Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Tanpa guyuran bansos yang masif dan cawe-cawe Jokowi, Prabowo-Gibran cuma dapat suara 42,3 persen, ini penjelasan Ekonom UI.
Proses gugatan Pilpres 2024 masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hakim MK baru akan memutuskan hasil sidang gugatan pada 22 April 2024.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan, jika tanpa ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan guyuran bantuan sosial (bansos), pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hanya meraih 42,38 persen suara di Pilpres 2024.
Baca juga: Tulisan Terbaru Megawati Singgung Jokowi, Pilpres 2024, Kenegarawanan Hakim MK, Bahlil Pasang Badan
Baca juga: Bantah Pernyataan Yusril, Refly Harun sebut Risma Bukan Inisiator Kenaikan Anggaran Bansos El Nino
Baca juga: Begini Jawaban Mensos Tri Rismaharini saat Ditanya Hakim MK Kenapa Jarang Ikut Bagi Bansos
Vid melakukan penelitian untuk melihat kasualitas pembagian bansos menjelang Pilpres 2024 dan efek Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran.
Perolehan suara sebesar 42,38 persen itu hampir sama dengan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada periode 4-11 Januari 2024 yakni sebesar 42,2 persen.
Menurutnya, hal ini berhubungan dengan perilaku myopic di tengah masyarakat, yakni lebih mempertimbangkan tindakan Jokowi menjelang Pilpres 2024 ketimbang kegiatan atau program pemerintah yang dilakukan dua atau empat tahun lalu.
“Ada perilaku myopic di tengah masyarakat. Orang lebih memikirkan, mempertimbangkan yang lebih dekat terjadi. Misalnya, sebulan terakhir seseorang berbuat baik, maka yang saya ingat adalah kebaikan,” kata Vid dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).
Vid menjelaskan, pembagian bansos yang sangat masif menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 menimbulkan kompetisi tidak adil.
Dia menuturkan, bansos memang berasal dari pemerintah dengan sasarannya adalah masyarakat miskin.
Namun, dari hasil penelitiannya menunjukkan ada pola belanja untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) proporsinya meningkat setahun menjelang Pemilu seperti pada tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018.
Tetapi, kenaikan anggaran itu mengalami kenaikan drastis pada kurun waktu 2022 hingga 2023 menjelang Pemilu 2024.
Baca juga: Beredar Seruan Demo Akbar Kawal Putusan MK 19 April 2024, Gatot Nurmantyo Bantah Terlibat
“Ketika terjadi kenaikan begitu drastis, apapun alasan sudah ada pembahasan dengan DPR, tetapi ini suatu pola. Apakah ini akan punya dampak? Studi menyebut memang ada dampaknya karena perilaku myopic,” ujar Vid.
Artinya, kata Vid, pendistribusian bansos bisa meningkatkan seseorang untuk memilih kembali orang yang memberi atau membagikan bansos.
Hal ini juga terkonfirmasi hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 19-21 Februari 2024, yakni sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah.
Dari jumlah itu, 69,3 persen mengaku mencoblos capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
“Memang pola peningkatan belanja untuk diskresi termasuk Perlinsos meningkat menjelang Pemilu dan ada bukti statistik hal itu meningkatkan keterpilihan,” ungkap Vid.
Vid menyebut, Perlinsos digunakan sebagai alat pemenangan untuk meningkatkan suara Prabowo-Gibran karena tidak ada regulasi.
Kemudian, sumber dana Perlinsos berasal dari masyarakat melalui pajak yang dibayarkan.
Karenanya, Vid menegaskan, sesungguhnya adalah hak dari orang miskin untuk mendapatkan perlinsos.
“Jadi tidak boleh dipersonalisasi. Pemerintah kan sudah transfer. Senang yang dapat bansos, maka efek lebih besar. Ketemu dikasih langsung atau tidak (oleh Jokowi)? Kalau dikasih langsung bisa dipersonalisasi, kalau dibagikan oleh sistem senang tetapi tidak personalisasi,” ucapnya.
Efek Jokowi
Vid menuturkan, dari hasil penelitian yang dilakukan, efek Jokowi lebih signifikan dibanding efek Prabowo dalam menentukan perolehan suara paslon nomor urut 2.
Menurutnya, pasangan yang didukung petahana mendapatkan persentase suara lebih tinggi di daerah dengan angka kemiskinan lebih tinggi.
Untuk menilai efek Jokowi, kata Vid, penelitian telah memperhitungkan unsur fanatisme. Dia mengukur suara Jokowi sebagai proksi untuk perolehan suara Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketika dia menggunakan perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 untuk Pilpres 2024, ternyata tidak signifikan. Artinya, militansi bukan kepada Prabowo tetapi kepada Jokowi.
“Artinya memang kuat bukti statistiknya, efek Jokowi efek lebih kuat daripada efek Prabowo," ungkap Vid.
Baca juga: Hadirin Tertawa, Suasana Sidang MK jadi Riuh Gara-gara Hakim Ledek Airlangga soal Warna-warna Bansos
Soal dampak kunjungan Jokowi ke daerah Jawa Tengah, Vid menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia tersebut mengunjungi 30 kabupaten/kota sepanjang Oktober 2023 hingga Februari 2024.
Dari 30 kabupaten/kota itu, 15 di antaranya berlokasi di Jawa Tengah. Sementara itu, Prabowo-Gibran hanya mengunjungi 9 kabupaten/kota.
Hasil penelitian menemukan, tidak ada bukti perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 berhubungan dengan perolehan suara pada Pilpres 2024.
Sebaliknya, Vid menemukan bahwa kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada Pilpres 2024.
Vid menambahkan, ada hubungan yang kuat antara penggelontoran bansos dan efek Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom UI: Tanpa Cawe-cawe Jokowi dan Bansos, Perolehan Suara Prabowo-Gibran Cuma 42,3 Persen