Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantas kembali menegaskan bahwa pembentukan kabinet merupakan wewenang Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Kalau masalah penyusunan kabinet dan lain-lain ya itu nanti. Waktunya masih panjang. Dan itu keputusannya ada di Pak Presiden terpilih,” imbuhnya.

Tunggu Rakernas

PDI Perjuangan (PDIP) akan mengambil dan memutuskan sikap politiknya ke depan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan 24-26 Mei 2024.

Di mana, bakal diputuskan bahwa partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini bakal di dalam atau mengambil sikap di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu memahami bahwa sikap politik partai berlambang banteng moncong putih ini sangat ditunggu, terutama oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo.

Baca juga: Ganjar Tegaskan Tidak Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Anies Tetap di Jalur Perubahan

Sebab, hal ini akan mempengaruhi pembagian kursi di kabinet pemerintahan.

“Sikap PDIP pasti ditunggu-tunggulah baik itu kalau buat teman-teman yang ada di dalam pendukung Pak Prabowo kemarin pastinya dag dig dug juga PDIP ini masuk enggak, ya.

Kalau masuk kursi kita berkurang enggak, ya. Kan, begitu," kata Masinton dalam diskusi Polemik Trijaya FM yang bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi' secara daring, Sabtu (4/5).

Masinton pun meyakini, bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih 2024 akan memilih perhitungan matang untuk menjaga stabilitas pemerintahannya ke depan.

Baca juga: Isu Kabinet Prabowo-Gibran akan Ada 40 Kementerian, Habiburokhman: Jumlah yang Banyak Itu Bagus

Baca juga: Jokowi Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Jangan Nimbrung Jika Tidak Dimintai Saran

Namun, dia menegaskan bahwa prinsip utama dari PDIP adalah mengutamakan kehendak rakyat dalam mengambil sikap politik.

"Pasti presiden punya pertimbangan lain stabilitas apa segala macam pasti dukungan parlemen dan sebagainya. Tentu bagi PDIP, politik enggak bisa lepas dari kehendak rakyat harus mengarusutamakan rakyat dalam seluruh aktivitas politik itu," terang Masinton.

Menurut Anggota DPR RI Komisi XI ini, jika berkaca pada proses Pilpres 2024, di mana kekuatan rakyat tidak menjadi arus utama.