TRIBUNKALTIM.CO - Eks capres 03, Ganjar Pranowo dinilai blunder terkait deklarasi menjadi oposisi.

Ganjar Pranowo dinilai melangkahi Ketua Umum PDIP Megawati.

Diketahui, sampai saat ini Megawati belum memutuskan apakah akan bergabung ke Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, atau menjadi oposisi.

Hal ini diungkapkan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga.

Baca juga: Terjawab Sudah Tugas Khusus PDIP Kepada Ganjar Selepas Kalah Pilpres, Terkait Pilkada Serentak 2024

Jamil menilai deklarasi Ganjar Pranowo akan menjadi oposisi pemerintah tampak tergesa-gesa.

Jamil juga menyebut, deklarasi yang dilakukan Ganjar terkesan mendahului Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, dalam konteks sikap partai, PDI Perjuangan belum menentukan akan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Padahal di PDIP, hal-hal strategis kerap keputusannya diserahkan kepada ketua umumnya. Sementara sampai saat ini Megawati belum memutuskan menjadi oposisi atau di pemerintahan," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (9/5/2024).

Oleh karena itu, menurut Jamil, Ganjar melakukan blunder yang fatal karena terkesan keliru menerjemahkan sikap Megawati.

"Jadi, ada kesan Ganjar keliru menterjemahkan sikap ketua umumnya. Akibatnya, Ganjar sebagai kader PDIP melakukan blunder yang fatal," ucapnya.

Selain itu, kata Jamil, sikap oposisi atau tidak bukanlah kewenangan Ganjar. Sebagai kader, Ganjar dinilai sudah melampaui kewenangannya.

"Karena itu, seperti biasanya, kader yang melampaui kewenangannya, biasanya mendapat sanksi organisasi. Tentu tindakan PDIP ditunggu terhadap Ganjar yang terkesan sudah melangkahi ketua umumnya," kata akademisi itu.

Sebelumnya, mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan pernyataan dirinya tak mau bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan mewakili sikap PDIP.

"Ya kan memang saya menyatakan, saya, Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintahan," kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Ganjar menjelaskan pernyataan ini murni merupakan sikap pribadinya, bukan mewakili PDIP.