TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar bursa menteri di kabinet baru Prabowo-Gibran.
Terjawab Prabowo Subianto belum susun kabinet sampai saat ini.
Dikabarkan Prabowo Subianto masih fokus rumuskan Program Makan Siang Gratis.
Hal itu diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: PDIP Jadikan Akar Rumput Sebagai Alasan Belum Tentukan Sikap Terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran
Baca juga: Bivitri: Prabowo-Gibran Semacam Periode ke-3 Jokowi, Jika UU Kementerian Drevisi atau Terbit Perppu
Baca juga: Di Tengah Isu Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah Gemuk, DPR Bahas Revisi UU Kementerian, Respons Baleg
Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.
Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.
"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.
Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya. Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.
"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.
Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).
Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah. Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.