Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebut tidak ada masalah pada pendanaan program makan bergizi gratis hingga IKN selama 5 tahun ke depan di kabinet Prabowo-Gibran.
Bukan tanpa dasar, Luhut menyimpulkan anggaran program makan bergizi gratis hingga IKN di kabinet Prabowo-Gibran aman berdasarkan hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves.
Kata Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen.
“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024).
Baca juga: Paskibraka untuk HUT RI di IKN Kaltim Berangkat 10 Agustus Sekaligus Bawa Duplikat Bendera Pusaka
“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara.
Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi.
Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.
Dengan begitu, program unggulan Prabowo dan Gibran soal makan bergizi gratis bisa berjalan serta program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.
“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) akan dilakukan secara bertahap.
Di tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.
Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.
“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify (klarifikasi) terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap.