Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Saran Ekonom untuk kabinet Prabowo-Gibran, prioritaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis daripada untuk IKN di Kaltim.
Bukan tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim yang hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan pernyataan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, disebut IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.
Untuk itu, dirinya berpandangan jika program andalan Prabowo-Gibran yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan Ibu Kota Negara.
Baca juga: Daftar Proyek IKN di Kaltim yang Ditargetkan Kelar Juli 2024, Proyek Disetop Sementara Jelang HUT RI
"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.
"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.
Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN di Kaltim.
Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.
Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.
"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."
"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.
Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.
Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.
Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.
"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor. Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis), tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.
Baca juga: AHY soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran: Demokrat Tidak Ingin Merusuhi, Hak Prerogatif Presiden
Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.
Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo bilang ini program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.
"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia bilang, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.
Dia mengklaim program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang Pemerintah.
"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," kata Sri Mulyani.
IKN Diprediksi Mangkrak
Upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto berpendapat, dari perspektif politik, Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak.
Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara ini secara realitstis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke sana juga tidak cukup alias tidak memadai.
Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun untuk pembangunan IKN.
"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa," kata Eko di acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
"Dugaan saya sih gini. Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuka tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti."
"Tapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada. Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," beber Eko.
Eko memprediksi, anggaran Rp 16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.
"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu. Kayaknya sulit diimplementasikan," kata Eko.
Eko menduga, pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya.
Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan juga oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kewajiban apa itu? Cukup banyak. Diantaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.
Utang jumbo ini jika dikuliti mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar. Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.
"Sebanyak 70 persen lebih utang pemerintah (yang jatuh tempo) ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita dihakimi," kata Eko.
"Kan (ngutangnya) ke pasar. Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya (pemerintah akan) dihakimi," ujar Eko.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dana Cekak, Pembangunan IKN Era Prabowo Diyakini Bakal Nanggung: Hidup Segan Mati Tak Mau.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Daripada Buat Bangun IKN, Ekonom Sarankan Prabowo Prioritaskan Anggaran untuk Program Makan Bergizi.
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim