Pilkada PPU 2024

Bawaslu PPU Ketatkan Pengawasan Jelang Masa Kampanye Pilkada 2024 di Penajam Paser Utara

Penulis: Nita Rahayu
Editor: Budi Susilo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PILKADA PPU 2024 - Ketua Bawaslu PPU Mohammad Khazin (menggunakan jas hitam) saat menghadiri penetapan nomor urut Paslon Pilkada di KPU Penajam Paser Utara. Jumlah paslon yang lebih banyak, kata dia, justru bisa meminimalisir politik uang, serta memudahkan masyarakat memilih dan memilah paslon yang akan dipilihnya di Pilkada PPU 2024. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara atau Bawaslu PPU mengetatkan pengawasan, jelang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada PPU 2024.

Usai penetapan nomor urut paslon pada Senin 23 September 2024 ini, selanjutnya akan langsung pada tahapan kampanye, yakni pada 25 September 2024.

Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazin mengatakan bahwa pengawasan pada tahapan tersebut, mulai diketatkan.

Karena, biasanya antusias massa untuk memberikan dukungan terhadap paslon cukup tinggi.

Baca juga: Inilah Hasil Pengundian Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada PPU 2024

“Bawaslu memastikan bahwa paslon mendapatkan kesempatan yang sama, tidak ada paslon yang di luar jadwal kampanye,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, ada beberapa potensi kerawanan yang diantisipasi dalam masa kampanye ini.

Misalnya, kelompok pendukung calon yang tidak terdaftar di KPU tetapi melakukan kampanye di media sosial, dan lainnya.

Kemudian, paslon memasang baliho atau spanduk tetapi ukuran dan lokasinya tidak sesuai dengan persyaratan KPU.

“Baliho yang boleh disebarkan oleh paslon itu sudah harus diajukan ke KPU dan diserahkan ke KPU desainnya,” sambungnya.

Baca juga: Bawaslu PPU Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada di Penajam Paser Utara Kaltim

Meski cukup ketat, tetapi pengawasan kali ini kata dia tidak terlalu sulit, meskipun salah satu jumlah paslon terbanyak sepanjang sejarah Penajam Paser Utara.

Jumlah paslon yang lebih banyak, kata dia, justru bisa meminimalisir politik uang.

Serta memudahkan masyarakat memilih dan memilah paslon yang akan dipilihnya di Pilkada PPU 2024. 

“Semakin banyak paslon justru memberikan masyarakat semakin banyak pilihan memilah dan memilih,” ujarnya. (*)

Berita Terkini