Dalam konteks hukum internasional, terdapat dua jenis kekebalan yang dapat diklaim oleh pejabat negara: kekebalan fungsional dan kekebalan pribadi.

Kekebalan fungsional melindungi pejabat dari penuntutan atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi.

Namun, pengecualian berlaku untuk kejahatan internasional serius.

Sementara itu, kekebalan pribadi lebih kontroversial dan sering digunakan oleh negara untuk menolak penangkapan pemimpin yang dicari oleh ICC.

Namun, para ahli hukum mengingatkan bahwa kekebalan ini tidak berlaku untuk surat perintah penangkapan ICC, karena semua pejabat negara tidak memiliki kekebalan di hadapan pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi.

Dengan demikian, para ahli menegaskan bahwa klaim Prancis mengenai kekebalan Netanyahu dari penangkapan ICC tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu atas kejahatan internasional, tanpa memandang status resmi mereka.

Israel, melalui pejabatnya, telah mengumumkan niat untuk mengajukan banding terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Dikutip dari Al Jazeera, kantor Netanyahu menyatakan Israel akan berupaya menangguhkan pelaksanaan surat perintah penangkapan ini sambil menunggu proses banding.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh kantor Netanyahu, negara Israel menolak kewenangan ICC dan meragukan legitimasi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan.

Israel berpendapat bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan hak mereka dalam menjalankan kebijakan keamanan nasional, meskipun harus dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hukum internasional. (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Netanyahu Makin Ditinggal Sekutu, Uni Eropa Siap Tangkap PM Israel Sesuai Perintah ICC

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram