Berita Samarinda Terkini

Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sukses, Pemkot Samarinda Alokasikan 6,5 Persen dari APBD 2025

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Walikota Samarinda, Andi Harun.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Tak lama lagi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai secara nasional pada Januari 2025 mendatang. 

Atas hal ini Walikota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menyukseskan program yang menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA tersebut. 

"Ini merupakan program nasional yang besar, jadi tidak sekadar membangun dapur saja,” ujarnya dalam wawancara di TVRI Kalimantan Timur, Rabu (25/12).

Menurut Andi Harun, adapun faktor penting lain mengenai program nasional ini, salah satu diantaranya adalah terkait anggaran. 

Baca juga: Persiapan Program MBG 2025, Walikota Samarinda Andi Harun: Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor 

Sebab diketahui, pada tahap pertama pemerintah pusat melalui APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun.

Namun Walikota Samarinda Andi Harun menyadari bahwa ruang fiskal setiap kabupaten/kota berbeda-beda. 

Ia berharap gubernur segera mengambil langkah proaktif untuk memetakan kebutuhan anggaran di berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang mungkin mengalami kendala seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).  

Mengingat, adanya potensi besar APBD Kaltim yang mencapai Rp 24-25 triliun untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan dukungan tambahan. 

“Kita tidak boleh membiarkan semua berjalan secara autopilot karena kemampuan fiskal tiap daerah berbeda. Ada daerah dengan APBD yang memadai untuk mendukung program ini, tetapi ada juga daerah yang memerlukan bantuan dari provinsi,” ujarnya. 

Meskipun hingga kini belum ada rapat koordinasi resmi dari pemerintah provinsi, Pemkot Samarinda tetap mengambil langkah proaktif. 

Untuk mendukung pelaksanaan program MBG ini, Pemkot Samarinda sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 6-6,5 persen dari APBD 2025.

Hal ini, kata Andi Harun, merupakan kesiapan Kota Samarinda jika dukungan APBN tidak memadai. 

“Kalau dukungan APBN kurang memadai di tahap pertama, kita Kota Samarinda sudah siap. Kalau kita tidak tanggap, nantinya akan saling menyalahkan. Semua kekurangan dan kelebihan harus dipadukan agar program ini berjalan sukses,” pungkasnya.(*)

 

Berita Terkini