Persiapan Program MBG 2025, Walikota Samarinda Andi Harun: Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025.

Sebagai persiapan, uji coba program ini telah dilakukan sebelumnya di seluruh daerah, termasuk Kota Samarinda pada 10 Desember 2024 lalu dengan menyasar sejumlah sekolah di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Beberapa sekolah yang terlibat dalam uji coba tersebut adalah TK Kartika V-11, SDN 004, dan SMPN 4.  

Dalam uji coba yang digelar di wilayah Kodim 0901/Samarinda ini, Walikota Samarinda Andi Harun turut hadir dan memantau langsung jalannya kegiatan.

Setiap porsi makanan bergizi yang disediakan dalam uji coba tersebut senilai Rp 15 ribu.  

Baca juga: Satpol PP Samarinda Siap Tindak Tegas BBM Eceran, Menunggu Lembaran Daerah

Dalam wawancaranya di TVRI Kalimantan Timur pada 25 Desember 2024, Walikota Andi Harun menyampaikan bahwa hasil uji coba MBG di Samarinda sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. 

"Baik dari segi persiapan hingga makanan bergizi yang disajikan, semua berjalan dengan baik, Respon anak-anak kita juga bagus. 

Mereka menyebut hasil olahan makanannya enak dan nyaman," ujar Andi Harun.  

Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa makanan yang disediakan merupakan hasil olahan dari dua koki asal Samarinda yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Mereka dikirim oleh teman-teman TNI yang memang dipersiapkan untuk mengelola dapur sehat di Kota Samarinda,” ujarnya.

Mengenai program ini, Andi Harun memastikan bahwa persiapan pemerintah kota bersama TNI berjalan lancar. 

Termasuk memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan dapur sehat, lantaran saat ini pihaknya tengah mempersiapkan setidaknya 9 dapur sehat untuk dapat mengakomodir seluruh sekolah baik swasta maupun negeri. 

"Ketersediaan lahan dari pemkot relatif tidak ada masalah. Kami memiliki lahan di hampir seluruh kecamatan, yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi teknis oleh BGN," ungkapnya.  

Menurut Andi Harun, program MBG ini merupakan program nasional yang memerlukan koordinasi lintas sektor. 

Mengingat bahwa kemampuan anggaran di setiap daerah di Kalimantan Timur tak semuanya berjumlah sama.

“Gubernur harus tahu daerah-daerah mana saja yang anggarannya cukup dan mana yang tidak, harus tau bagaimana agar sinergi terbangun dan kita sama-sama bisa mensukseskan program ini.