Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Tonton live streaming sidang Mahkamah Konstitusi atau live sidang MK hari ini 2025, pembacaan putusan dismissal hasil Pilkada 2024.
Cara mengakses live streaming sidang Mahkamah Konstitusi atau live sidang MK hari ini 2025, pembacaan putusan dismissal hasil Pilkada 2024 sangat mudah, cukup klik link yang tersedia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 hari ini, Selasa (4/2/2025).
Terdapat 158 perkara yang akan diputuskan, terdiri dari 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Baca juga: Jadwal Lengkap Putusan Dismissal MK untuk 3 Sengketa Pilkada di Kaltara Lengkap Link Nonton Sidang
(link live streaming sidang Mahkamah Konstitusi atau live sidang MK hari ini 2025, pembacaan putusan dismissal hasil Pilkada 2024 bisa langsung dilihat di akhir artikel)
Kemudian, ada 114 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati.
Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan diikuti oleh delapan hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, dan Daniel Yusmic.
Mereka bersembilan akan hadir di ruang sidang utama MK bersama para pihak dalam perkara PHPU Kada 2024 ini.
Sidang putusan dismissal ini akan menentukan dari 310 perkara, mana saja yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi, dan mana yang dihentikan.
Adapun dalam persidangan hari ini, yang menjadi atensi publik adalah nasib dari gugatan yang dilayangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-Gus Hans.
Selain itu, ada juga paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang mencoba melawan dominasi suara menantu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Bobby Nasution, di Pilkada Sumatera Utara.
Selebihnya, ada gugatan dari eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, di Pilkada Sulawesi Tenggara.
Untuk diketahui bersama, MK telah menggelar sidang sengketa Pilkada Serentak sejak 8 Januari 2025.
Tahap pertama persidangan yakni agenda pemeriksaan pendahuluan dari pemohon.
Agenda ini berjalan selama kurang lebih dua pekan dengan sidang per hari rata-rata 50 perkara.