Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Kaltim Terplih, Rudy Mas'ud pastikan pemotongan anggaran IKN Era Prabowo Subianto tak berdampak dengan tren ekonomi Kaltim.
Baru-baru ini kepada media Rudy Mas'ud mengatakan anggaran di Otorita IKN dan untuk daerah Kalimantan Timur itu berbeda.
Anggaran Otorita IKN berasal langsung dari pemerintah pusat.
Sementara anggaran pembangunan daerah Kaltim berasal dari dana PAD, dana bagi hasil serta dana transfer dari pusat alias APBD.
"Jadi OIKN dengan Kaltim itu dua hal berbeda. OIKN itu otorita yang anggarannya langsung juga dari pusat. Kalau untuk Kaltim sendiri, pertama kita punya dana PAD dan dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat ke daerah yang disebut namanya APBD," jelas Rudy saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Baca juga: Pesan Isran Noor Usai Gugatan Ditolak MK, Kubu 01 Ucap Selamat Buat Gubernur Kaltim Baru: Rudy Masud
Rudy menegaskan, anggaran untuk program di Kaltim tidak akan terpengaruh meski adanya pemotongan anggaran di Otorita IKN.
"Tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD masing-masing untuk kabupaten/kota, OIKN punya dana pembangunan sendiri," imbuh dia.
Ia menyebut, anggaran untuk Otorita IKN dan Kalimantan Timur tidak bersinggungan. Meski begitu, Kaltim tetap mendukung pembangunan IKN.
"Tentu tidak bersinggungan, hanya saja di dalam proses pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support," tuturnya.
Rudy berharap, pembangunan IKN 2025 berjalan dengan lancar sehingga dapat selesai sebelum tahun 2028.
"Supaya kegiatan OIKN ini segera bisa dilaksanakan dan direalisasikan sebelum tahun 2028 nanti sudah bisa melaksanakan pemerintahan secara politis yang ada di Kalimantan Timur," ucapnya.
Baca juga: Terbaru Hasil Pilkada Kaltim 2024: Rudy Masud - Seno Aji Menang Mutlak di Bontang, Raih 60.795 Suara
Sebagai informasi, pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 dipangkas Rp 1,15 triliun.
Sebelum efisiensi, pagu awal Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun.
Selain dipangkas, anggaran tersebut juga dikurangi belanja pegawai sebesar Rp 199,98 miliar.
"Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,04 triliun," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).