Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar CPNS IKN Kaltim.
Tengok dampak efisiensi anggaran era Prabowo, nasib pelamar CPNS IKN Kaltim tak jelas.
Cek skenario Menpan RB mengatasi persoalan tersebut.
Tahun 2025 ini ada sejumlah hal penting yang disoroti di awal Pemerintahan Prabowo Subianto, salah satunya adalah terkait efisiensi anggaran.
Baca juga: Prediksi Jadwal Pembukaan CPNS Februari 2025, Cek Persyaratan Umum dan Bocoran Formasi!
Adanya efisiensi anggaran akan berdampak pada CPNS yang sudah mendaftar untuk posisi di IKN Kaltim, apakah akan dibatalkan?
Selain itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut anggaran IKN Kaltim masih diblokir, lalu bagaimana nasib CPNS yang sudah daftar untuk IKN Kaltim?
Seperti yang diketahui sebelumnya, pada 2024 silam Pemerintah diketahui membuka formasi CPNS khusus IKN, termasuk kuota khusus putra-putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur.
Ini dianggap menjadi pelung lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Namun setelah adanya isu pemangkasan anggaran diawal tahun 2025, indikasi ASN IKN juga ikut menjadi satu di antara puluhan anggaran yang dipangkas kali ini.
Lantas bagaiman nasib para ASN yang dinyatakan lulus setelah anggaran IKN kini ditiadakan saat adanya efisiensi anggaran 2025?
Penjelasan KemenpanRB
Mengutip berbagai sumber, seiring bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di dalam Kabinet Merah Putih, maka potensi pengalokasian tersebut akan terbuka ke K/L baru yang telah ada saat ini.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dimana para CPNS itu akan dialokasikan ke formasi Kementerian atau Lembaga lain.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenpanRB, Aba Subagja mengungkapkan telah disiapkan skenario khusus bagi para ASN tersebut.
"Kan kita skenarionya banyak sekarang, kementeriannya nambah," kata Aba saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Aba mengingatkan, sebetulnya para ASN yang akan dipindahkan ke IKN juga masih terbuka pintunya, karena Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rencana pemindahan bagi para pegawai negara tersebut sampai 2028.