Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Praktik prostitusi yang ikut berkembang di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim.
Gegap gempita pembangunan mega proyek IKN yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia harus tercoreng adanya praktik prostitusi ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN dan daerah sekitarnya.
Ia menyarankan, perlu penanganan serius agar persoalan ini tidak menjadi ancaman sosial di masa mendatang.
Baca juga: DPRD Kaltim Dukung Penuh Kerja Sama Digitalisasi Layanan Publik dengan Paylabs
Pembangunan IKN yang pesat tak bisa dipungkiri mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang berpotensi memunculkan praktik-praktik menyimpang.
Bukan hanya masalah moral, tapi sudah mengarah pada indikasi perdagangan orang atau TPPO.
"Saya mendapatkan laporan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi di dalam kawasan IKN, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” katanya Minggu (3/8/2025) malam.
Persoalan ini mesti menurutnya juga mesti jadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memiliki kewenangan.
Pendekatan preventif melalui jalur edukatif mesti ditempuh dan mendorong adanya pembinaan serta pemberdayaan kepada masyarakat lokal.
Baca juga: Legislator DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Akbar Haka sebagai Anggota DPRD Kukar PAW
“Kalau dibiarkan, kawasan yang seharusnya jadi simbol kemajuan bangsa bisa ternoda. Pengawasan mesti ditingkatkan, agar IKN tidak menjadi pasar liar bagi praktik-praktik menyimpang,” ungkapnya.
Pendekatan kuratif juga penting untuk segera diimplementasikan.
Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang dan praktik prostitusi mesti dilakukan.
Tak hanya itu, peningkatan patroli serta razia rutin di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran juga diperlukan sebagai bentuk pencegahan.
Pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual juga mesti diperhatikan, khususnya perempuan.
Bisa jadi perempuan yang datang dari luar daerah ke Kaltim dijanjikan memperoleh pekerjaan layak, tapi malah diarahkan menjadi pekerja seks komersial.
Kelompok ini juga rentan. Tidak punya akses hukum, tidak punya keluarga, dan tidak mengenal lingkungannya.
"Dalam kondisi seperti itu, mereka bisa dengan mudah dipaksa atau bahkan terpaksa menyerah karena tidak ada pilihan,” ujar Sarkowi.
Jika ada oknum tertentu menjebak para perempuan dengan iming-iming pekerjaan layak, tentu sudah mengarah pada perdagangan manusia, apalagi ujungnya untuk menjadi bagian dari jaringan prostitusi.
Baca juga: Banggar DPRD Kaltim Tegaskan Evaluasi APBD 2024 Harus Kolektif dan Berdampak ke Masyarakat
Kesadaran semua pihak untuk menjaga marwah pembangunan IKN mesti dibangun.
IKN tidak hanya dilihat dari infrastruktur dan arsitektur modern, tetapi kualitas kehidupan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kita ingin membangun peradaban baru, maka nilai-nilai luhur bangsa juga harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, ketegasan terhadap pelanggaran moral dan hukum, harus menjadi prioritas,” tutur politikus Golkar ini. (*)