DPRD Kaltim Dukung Penuh Kerja Sama Digitalisasi Layanan Publik dengan Paylabs

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama digitalisasi layanan publik antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs).

Langkah ini dianggap sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendorong layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Penegasan dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang turut hadir dalam penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Pemprov Kaltim, Paylabs, dan BPD Kaltimtara.

Acara berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7/2025), dan juga dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltim.

Baca juga: DPRD Kaltim Tetapkan RPJMD 2025–2029 Jadi Perda, Fokus Generasi Emas dan Transformasi Daerah

“Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi gerakan sistemik untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. DPRD akan terus memantau dan memastikan setiap inovasi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Hasanuddin.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyoroti pentingnya keberlanjutan program digitalisasi, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dalam hal edukasi masyarakat dan perlindungan data pribadi.

“Kita tidak ingin transformasi ini berhenti di level teknologi. Harus ada edukasi yang masif, jaminan perlindungan data, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Karena itu, peran DPRD Kaltim sebagai institusi pengawasan dan legislasi menjadi sangat strategis,” tambahnya.

Melalui kerja sama ini, sistem pembayaran dan pengelolaan informasi layanan publik di Kaltim akan terintegrasi secara real-time.

Baca juga: DPRD Kaltim dan Unmul Teken MoU Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Riset

Proyek ini juga diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem konvensional.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi finansial seperti Paylabs dipandang sebagai model kolaborasi baru dalam mendorong digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Kalimantan Timur untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang melayani seluruh masyarakat. (adv)