Respons Menteri Pendidikan dan Mensos Soal Ratusan Guru Mundur dari Program 'Sekolah Rakyat' Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Tengok respons Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga Mensos soal ratusan guru yang mundur dari program Sekolah Rakyat.

Sedikitnya 160 guru Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri secara massal.

Pengunduran diri itu hanya beberapa waktu setelah program ini resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti terjadi pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Jawa Barat, mulai beroperasi pada Senin, 14 Juli 2025 lalu.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berasrama gratis yang digagas Kementerian Sosial untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh pendidikan yang layak.

Baca juga: Ramai-ramai Siswa dan Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pengunduran diri para guru bukan disebabkan oleh persoalan upah atau insentif.

“Kalau kemarin yang disampaikan itu sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian yang kedua, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri,” ujar Mu’ti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2025).

Mu’ti juga menyebut bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan pengganti para guru yang mengundurkan diri telah disiapkan, sehingga operasional Sekolah Rakyat dipastikan tetap berjalan normal.

Gus Ipul: Penempatan Berdasarkan Sistem, Bukan Manual

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa dari 1.500 guru yang lolos seleksi dan menyatakan komitmen untuk mengajar, sekitar 160 orang memilih mundur karena lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal.

“Setelah penempatan, sebagian di antaranya mengundurkan diri. Umumnya alasannya karena jauh dari tempat tinggal. Yang mengundurkan diri itu sekitar 160 dari 1.500 lebih,” ungkap Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan bahwa proses penempatan guru dilakukan berdasarkan sistem, bukan secara manual oleh Kemensos.

“Kadang-kadang sistem menempatkan guru di lokasi yang memang cukup jauh dari domisili mereka,” tambahnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Samarinda Siapkan Tahap Awal Pembelajaran, MPLS Dimulai 15 Agustus 2025

Distribusi Guru

Meski saat ini masih ada kendala distribusi, Gus Ipul optimis bahwa ke depan persoalan ini akan teratasi seiring dengan penyebaran Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota.