Baca tanpa iklan
Silfester juga menegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum dan menyebut tidak ada masalah jika eksekusi harus dilakukan.
“Nggak ada masalah. Intinya saya sudah menjalankan proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana prosesnya,” ujarnya.
Namun, pernyataan damai tersebut tak mengubah status hukum Silfester yang telah divonis bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP oleh Mahkamah Agung.
Bahkan hingga lebih dari lima tahun sejak vonis, eksekusi belum juga dilakukan.
Kasus Fitnah Jusuf Kalla
Kasus ini bermula pada 15 Mei 2017 saat Silfester Matutina menyampaikan orasi di depan Mabes Polri.
Saat itu Silfester menuduh JK menggunakan isu SARA dan melakukan korupsi serta nepotisme untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Tuduhan ini dinilai memfitnah karena tidak memiliki bukti kuat.
Kemudian Silfester Matutina dilaporkan oleh keluarga JK dan beberapa advokat ke Bareskrim Polri, lalu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hasilnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Silfester bersalah dengan hukuman 1 tahun penjara
Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menguatkan dan memperberat vonis menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dalam putusan kasasi Nomor 287 K/Pid/2019, berkekuatan hukum tetap sejak 20 Mei 2019.
Namun meski vonis MA sudah final pada 2019, hingga awal Agustus 2025, Silfester belum menjalani masa hukuman penjara artinya selama enam tahun Silfester masih utang penjara.
Mengapa Belum Dieksekusi?
Tim Advokasi, termasuk pakar telematika Roy Suryo, telah menyampaikan permohonan eksekusi ke Kejari Jakarta Selatan sejak 30 Juli 2025, tetapi hingga kini belum ada penahanan dilaksanakan
Selain itu Mahfud MD, eks Menko Polhukam, mempertanyakan mengapa Silfester, yang sudah berstatus terdakwa inkrach dan divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak 2019, sampai saat ini belum ditahan.
Ia menegaskan bahwa vonis tidak bisa dibatalkan hanya dengan adanya permintaan maaf dari pihak JK.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa Kejari Jaksel sudah siap mengeksekusi Silfester, dan pihaknya telah memanggil yang bersangkutan pada 4 Agustus 2025