Langkah ini juga diharapkan dapat memutus praktik setoran tidak resmi dan pungutan liar yang selama ini tidak tercatat dalam sistem retribusi pemerintah.

“Sehingga tidak ada lagi pungli jukir. Baik itu jukir yang sebenarnya sudah tertib bayar retribusi ke pemerintah, tapi ada setor-setoran lain di luar pemantauan kita, itu yang mau ditertibkan. Kita ingin memutus mata rantai itu. Mudah-mudahan dengan kerja sama masyarakat yang ikut daftar parkir berlangganan dan jukir lebih tertib dalam pengelolaan parkir, masyarakat juga lebih nyaman dalam pelayanan,” harap Didi.

Sebagai bagian dari kesiapan teknis, Dishub Samarinda juga menyiapkan pemetaan lokasi parkir resmi di seluruh Samarinda.

Mapping ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga warga memiliki panduan visual tentang zona parkir legal dan larangan.

“Selama ini kan masyarakat belum banyak mengetahui atau memahami aturan tersebut. Selama ini mereka mengikuti yang lain, bukan aturan. Jadi nanti kita akan susun skema sosialisasi ke masyarakat, terutama dengan pola peta tadi untuk memudahkan,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.