TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur menyetujui rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun 2025.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hal itu ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser.

Baca juga: Pansus DPRD Kaltim Genjot Pembahasan Ranperda Pendidikan, Dorong Regulasi yang Berkeadilan

Kemudian, Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra serta Wakil Bupati Kabupaten Paser, Ikhwan Antasari saat rapat Paripurna di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Kabupeten Paser, Kamis (7/8/2025).

Meski disetujui, perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser, Ilcham Halid menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Paser.

Salah satu poin yang disoroti DPRD ialah, perlunya rentang waktu yang memadai antara penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya dengan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan PPAS. 

"Hal ini penting, supaya DPRD memiliki cukup waktu untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan menjadikan laporan tersebut sebagai dasar objektif dalam penyusunan dokumen perubahan anggaran," terang Ilcham.

Selain itu, Pemkab Kabupaten Paser diharuskan tidak lagi menggunakan diksi selambat-lambatnya dalam penyampaian dokumen perubahan KUA dan PPAS.

Dikarenakan waktu yang tersedia, hanya sepekan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Penyampaian dokumen harus dilakukan segera setelah selesai disusun guna mendukung kelancaran proses pembahasan dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.

Guna mendukung proses pembahasan anggaran, DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak meninggalkan tempat pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus di tahun-tahun mendatang.

Kehadiran Kepala OPD dianggap krusial dalam memberikan penjelasan teknis, klarifikasi substansi.

Baca juga: HIPMI Targetkan Cetak 1.000 Pengusaha Muda di Kota Balikpapan, Siap Gempur Pasar Ekspor

Serta memastikan sinkronisasi pagu anggaran sesuai program prioritas daerah.

"Perlu komitmen bersama untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab dalam proses perencanaan keuangan daerah," imbuh Ilcham.

Perihal penyusunan dokumen perubahan KUA dan PPAS, DPRD meminta Pemkab Paser melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dan terukur.

Berdasarkan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penyesuaian tersebut juga harus mempertimbangkan hasil pembahasan Banggar DPRD agar mencerminkan kondisi riil dan proyeksi fiskal daerah secara akurat.

"Sehingga dapat dirumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah," ungkapnya.

Baca juga: Kunjungan Banmus dan BK DPRD Kaltim ke DPRD DIY, Perkuat Sinkronasi Agenda dan Efektivitas Lembaga

DPRD juga menekankan pentingnya proses asistensi dalam penyusunan prognosis enam bulan berikutnya, dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

"Target prognosis tidak semata-mata disamakan dengan sisa anggaran yang belum terserap, melainkan harus mempertimbangkan progres fisik dan keuangan serta kendala operasional di lapangan," tegasnya.

Dalam evaluasi terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS, DPRD menemukan adanya anggaran yang belum terinci pendistribusiannya.

Program prioritas yang belum dialokasikan penambahan anggaran, serta miskomunikasi antar perangkat daerah.

Dengan demikian, DPRD mendorong koordinasi yang lebih intensif dan asistensi teknis antara perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan seluruh usulan tercantum secara rinci dan sesuai kebutuhan.

"Akurasi dan transparansi dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran sangatlah penting, supaya tidak terjadi kesalahan substansi maupun miskomunikasi antar pihak," urai Ilcham.

Pemkab Paser juga diminta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun 2025.

Guna menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan meningkatkan kinerja pembangunan serta pelayanan publik.

Baca juga: Hanya 1 dari 17 Merek Beras yang Sesuai Standar Premium, DPPKUKM Kaltim: Perlu Aturan Lebih Ketat

Untuk itu, DPRD Kabupaten Paser mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, peningkatan koordinasi, dan penyelesaian masalah teknis yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

"Dengan penyerapan anggaran yang maksimal, maka akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik," tandasnya.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS yang disepakati bersama, menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

"Banggar DPRD Paser mengapresiasi seluruh anggota DPRD dan TAPD Paser atas kerja sama dan dedikasi dalam menyelesaikan pembahasan dokumen perubahan anggaran KUA dan PPAS APBD Kabupaten Paser tahun 2025," tutup Ilcham. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram