APBD Bontang 2026 Terancam Turun Rp500 Miliar, Neni Moerniaeni Khawatir Berdampak pada Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Efesiensi anggaran diumumkan akan berlanjut hingga tahun depan, dengan menyasar 15 pos belanja negara membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang, Kalimantan Timur 2026 diproyeksikan turun drastis. 

Untuk diketahui, Efisiensi anggaran adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal, dengan tujuan mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas, dan memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal.

Dalam konteks pemerintahan, efisiensi anggaran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengarahkan dana ke program prioritas nasional

Walikota Bontang, Neni Moernaeni menyebut pihaknya telah menghitung-hitung imbas dari kebijakan efisiensi belanja negara yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

Menurutnya dampak pasti akan dirasakan, pasalnya hingga saat ini Bontang masih sangat tergantung dari dana transfer pusat.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, kekhawatiran terbesar ada pada keberlanjutan pembangunan.

Neni menyebut, untuk menyiasati hal itu sebagian besar pos penghematan akan menyasar belanja pegawai dan kegiatan administratif, untuk memastikan pembangunan infrastruktur serta layanan dasar masyarakat tetap terjaga.

Baca juga: Disnaker Bontang Buka 60 Lowongan Kerja Proyek PT Pupuk Kaltim, Pendaftaran Hanya Tiga Hari

Walaupun dari 15 poin yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyasar bantuan pemerintah dan belanja infrastruktur.

“Kita harus bijak untuk mengambil langkah, agar infrastruktur dan standar pelayanan minimal tetap kami jaga,” tegas Neni Moerniaeni, Kamis (14/8/2025).

Ia menjelaskan, dari hasil perhitungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), APBD Bontang Dari Rp3,1 triliun pada APBD Perubahan 2025, asumsi tahun depan hanya sekitar Rp2,7 triliun atau berkurang Rp500 miliar.

Meski begitu, Neni menegaskan angka penurunan anggaran ini masih bersifat asumsi. Kepastian resmi dari pemerintah pusat terkait besaran dana transfer belum keluar.

“Kami akan menyesuaikan rencana kerja, tapi pembangunan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Baca juga: Sengketa Tapal Batas Sidrap Menanti Putusan MK, DPRD Bontang: Ini Soal Kemanusiaan

Ia juga mengingatkan, kondisi ini menjadi sinyal bagi daerah untuk mulai mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selama ini, masih banyak potensi pendapatan yang belum teradministrasi dengan baik, sehingga membuat daerah belum mandiri secara fiskal.

“Kalau kita terus bergantung, kebijakan pusat seperti ini akan selalu berpengaruh besar ke pembangunan. Ke depan, PAD harus digenjot,” pungkasnya.