Benarkah Iuran BPJS Kesehatan Naik 2026? Bocoran Anggota DPR dan Tarif Terkini untuk Kelas 1, 2, 3

“Bila wacana ini jadi diterapkan, jangan sampai berdampak terhadap subsidi bagi masyarakat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya karena hitung-hitungan fiskal,” ujar Nurhadi dikutip dari siaran pers, Rabu (20/8/2025).

Anggota DPR itu mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS secara serentak, tetapi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara.

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

“Kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan komoditas. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap JKN," kata Nurhadi.

Oleh karena itu, dia pun mendorong pemerintah agar rencana kenaikan iuran BPJS tersebut dibarengi dengan penguatan subsidi bagi masyarakat rentan.

"Jika beban iuran dinaikkan, subsidi bagi masyarakat miskin atau masyarakat rentan harus diperkuat, bukan dipangkas. Prinsip keadilan fiskal menuntut keberpihakan negara kepada yang lemah," kata Nurhadi.

Politikus Partai Nasdem ini juga berharap agar kenaikan iuran yang hendak dilakukan pada 2026 mendatang juga berbanding lurus dengan jaminan peningkatan kualitas pelayanan.

“Pemerintah harus bisa memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus sejalan dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan,” kata Nurhadi.

"Jangan sampai rakyat dipaksa membayar lebih mahal untuk layanan yang justru semakin rumit dan mengecewakan," imbuh dia.

Respons Publik dan Media Sosial

Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan langsung menyebar luas di media sosial, terutama platform X (dulu Twitter).

Salah satu akun base populer, @txtdarimedia, mengunggah headline berita “Pemerintah akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Secara Bertahap Disesuaikan dengan Daya Beli” yang ditonton lebih dari 1,1 juta kali.

Komentar warganet pun beragam. Sebagian besar menyuarakan kekhawatiran terhadap kualitas layanan yang belum sebanding dengan biaya yang dibayarkan.

“Ga masalah naik, asalkan pelayanannya makin okey. Pembayaran ke RS-nya bener, obat yang dikasih sesuai dengan penyakit jangan hanya sesuai budget BPJS,” tulis akun @ani****has.
 
Besaran Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Saat Ini

Sampai dengan Agustus 2025, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Berikut rincian tarif untuk peserta mandiri: