DPRD Berau Sebut Sektor Pertanian Terhambat Karena Kekurangan Penyuluh dan Fasilitas Pendukung

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Sektor pertanian di Kabupaten Berau,Kalimantan Timur dinilai masih belum berkembang optimal.

Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh serta minimnya fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja para penyuluh di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menyoroti polemik yang muncul akibat larangan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat. 

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kebutuhan tenaga tambahan seperti di sektor pertanian.

Baca juga: DPRD Berau Sahkan RPJMD 2025–2029, Fokus Pembangunan Merata dan Peningkatan SDM

“Kita tahu, sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Berau selain pariwisata. Tapi dengan keterbatasan penyuluh, tentu pengembangannya menjadi tidak maksimal,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (8/9/2025).

Dirinya menambahkan, kehadiran penyuluh sangat vital, terutama di kampung-kampung yang menjadi sentra produksi pertanian. 

Namun, regulasi yang membatasi pengangkatan tenaga honorer membuat pemerintah daerah kesulitan menambah personel penyuluh pertanian.

“Apalagi, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer. Ini jadi dilema tersendiri bagi daerah,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Berau Soroti Minimnya Personel Damkar Hadapi Karhutla, Minta Pemkab Evaluasi

Dirinya pun menegaskan kembali pentingnya perhatian serius terhadap sektor pertanian.

“Kalau ingin pertanian kita maju, maka SDM dan infrastrukturnya harus dipenuhi. Tanpa itu, sulit bicara peningkatan produksi atau kesejahteraan petani,” pungkasnya. (*)