Biro Kesra Kaltim Gelar Rakor Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bappeda dan Dinas Sosial dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. 

Rakor ini membahas langkah strategis pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penanganan kemiskinan dan program bantuan sosial di daerah.

Kepala Biro Kesra Kalimantan Timur, Dasmiah mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan karena DTSEN merupakan hasil perpaduan tiga sumber data besar.

Baca juga: 5 Fakta Pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur Terancam Ditunda Buntut Pemangkasan TKD

Diantaranya, hasil Regsosek tahun 2022, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data P3KE. 

Sehingga,  pihaknya berharap terciptanya satu basis data yang komprehensif dan valid untuk berbagai program intervensi sosial, kesehatan, hingga pendidikan.

"Kita ingin memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki pemahaman dan strategi yang sama dalam memanfaatkan DTSEN," ungkapnya selepas Rakor di Hotel Four Points Hotel by Sheraton Balikpapan, Selasa (14/10/2025).

Ia juga mengatakan, dengan adanya DTSEN, seluruh program penanganan sosial dan ekonomi kini terfokus pada satu sumber data yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Dengan begitu, setiap intervensi yang dilakukan, baik berupa bantuan pendidikan, kesehatan, maupun sosial, akan terhubung langsung ke sistem data nasional.

"Dengan sistem ini, kita bisa membaca secara langsung bagaimana efektivitas bantuan dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur,"  ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, DTSEN akan terhubung dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Gaspol dan Jospol. 

Tak hanya itu, berbagai bentuk bantuan lainnya seperti bantuan kesehatan, kredit rumah, hingga program internet desa juga akan mengacu pada data DTSEN.

Sehingga setiap bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Program gaspol dan jospol yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan terbantu dengan DTSEN karena base data sebagai sumber data semua bantuan yang di berikan pemerintah," ungkapnya.

Untuk diketahui, rakor ini diikuti oleh seluruh perwakilan Bappeda dan Dinas Sosial dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, serta perwakilan dari Dinas Kominfo sebagai pengampu wali data. 

Sebab, kata dia, dalam sistem pengelolaan DTSEN ini, empat instansi menjadi kunci utama. Diantaranya, Dinas Sosial, Bappeda, Kominfo, dan Biro Kesra sebagai wali data tingkat provinsi.