DPRD Balikpapan: KORPRI Harus Jadi Pilar Birokrasi Adaptif dan Profesional

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan menyampaikan ucapan selamat HUT ke-54 KORPRI dan menekankan pentingnya aparatur negara meningkatkan profesionalisme serta adaptivitas birokrasi.
• Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menegaskan ASN memiliki peran strategis dalam kemajuan daerah dan harus berorientasi pada hasil kerja yang maksimal.
• Peringatan HUT KORPRI disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 yang juga membahas penyampaian akhir fraksi atas Raperda APBD 2026 dan penandatanganan persetujuan bersama.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menegaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi yang modern, adaptif, dan profesional.

Penegasan ini disampaikan dalam momentum HUT ke-54 KORPRI yang diperingati pada Jumat (28/11/2025), bertepatan dengan Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh aparatur negara yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.

Baginya, peringatan HUT KORPRI bukan hanya seremoni, tetapi pengingat akan pentingnya kinerja dan integritas ASN dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca juga: DPRD Balikpapan Kritis soal APBD 2026, Pendidikan Diutamakan

"Atas nama lembaga DPRD Balikpapan, saya mengucapkan selamat ulang tahun KORPRI ke-54 tahun," ujarnya.

Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI dalam mewujudkan Indonesia Maju”, Yono menekankan bahwa ASN Balikpapan harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, bekerja berbasis hasil, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah, bangsa, dan negara.

Karena itu, pembenahan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik adalah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Baca juga: DPRD Balikpapan Susun Naskah Akademik Penanganan Banjir, jadi Ruang Penyamaan Pandangan

"Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur harus terus menjadi prioritas," pungkas Yono.

Rapat paripurna tersebut juga sekaligus mengagendakan penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas Raperda APBD Tahun 2026 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah kota dan DPRD Balikpapan. (*)