DPRD Balikpapan Kritis soal APBD 2026, Pendidikan Diutamakan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat memangkas TKD Balikpapan sebesar Rp1,05 triliun, membuat APBD 2026 turun dari Rp4,5 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
• DPRD Balikpapan menilai banyak OPD terkena pemotongan, kecuali Dinas Pendidikan yang justru mendapat tambahan anggaran.
• DPRD menegaskan sektor pendidikan harus diperkuat karena merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menyoroti tajam perubahan signifikan dalam struktur APBD 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah untuk Balikpapan sebesar Rp1,05 triliun.

Pemangkasan tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terpaksa melakukan penyesuaian besar-besaran pada rancangan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah lainnya.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menjelaskan bahwa rencana APBD 2026 yang semula mencapai Rp4,5 triliun turun drastis menjadi Rp3,3 triliun usai terbitnya surat dari Menteri Keuangan. 

Dampaknya, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami pemotongan anggaran.

"Dari beberapa OPD, rata-rata dipotong. Hanya Dinas Pendidikan yang tidak, bahkan justru bertambah," ujarnya kepada TribunKaltim.co, Sabtu (29/11/2025).

Baca juga: DPRD Balikpapan Bahas Master Plan Pasar Induk Km 5 Kelurahan Graha Indah, Soroti Status Lahan

Budiono menilai peningkatan anggaran pendidikan ini merupakan sinyal kuat bahwa sektor tersebut harus tetap menjadi prioritas utama daerah, terutama di tengah pengetatan fiskal yang terjadi.

Ia menyebut masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik sehingga tambahan anggaran menjadi langkah penting untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Baginya, kualitas pendidikan tidak boleh stagnan meski APBD 2026 tertekan.

Keputusan untuk mempertahankan dan bahkan menambah anggaran pendidikan mencerminkan kesepahaman bahwa sektor ini adalah investasi jangka panjang bagi Balikpapan.

Baca juga: Komisi II Ingatkan Pemkot Balikpapan, Status Lahan Pasar Induk Harus Jelas

"Sektor pendidikan harus terus diperkuat. Ini momentum memperbaiki kekurangan yang sudah lama terjadi,” kata Budiono.

DPRD Balikpapan kini mendorong Pemkot agar melakukan penyesuaian anggaran secara lebih selektif, mengutamakan pelayanan publik prioritas, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)