BPJS Kesehatan dan Pemkab Paser Aktifkan Kembali Ribuan Peserta JKN PBI Nonaktif

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melakukan langkah cepat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

Langkah tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Pemberian Informasi Langsung (PIL) status kepesertaan Penerima Bantuan (PB) Jaminan Kesehatan (JK) dan PBPU Pemda Nonaktif yang berlangsung di Gedung Awa Mangkuruku, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026).

Saat ini, tercatat 11.695 peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Paser berstatus nonaktif, dan baru sekitar 3.016 jiwa yang telah diaktifkan kembali.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Aidy Ilmy menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan PIL status kepesertaan PB JK dan PBPU Pemda Nonaktif di Kabupaten Paser dapat diselesaikan.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hanya untuk Orang Kaya, Cak Imin: Supaya Tidak Rugi Terus

"Semoga pemberian informasi langsung ini, layanan terhadap masyarakat terdampak PBI nonaktif dapat segera diselesaikan," terang Aidy didampingi Kepala BPJS Kesehatan Paser Rita Zakiah, Selasa (3/3/2026).

Ia menekankan pentingnya peran aparat kewilayahan dalam memperbarui data kepesertaan, baik PBI Jaminan Kesehatan maupun PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

"Untuk mengembalikan data nonaktif itu, kami mohon agar para camat, lurah, dan kades segera menyerahkan data terbaru agar bantuan jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran," imbuhnya.

Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah diminta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto untuk melakukan survei kembali terhadap PBI JK.

Aidy mengungkapkan bahwa, pihaknya telah diminta oleh Kepala BPS Balikpapan untuk membantu terkait pendataan peserta PBI JK tersebut.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Berjalan di Balikpapan

"Sudah kami sampaikan ke mereka bahwa pendataan kami berdasarkan data dari Disdukcapil yang diperoleh dari RT/RW setempat," ungkapnya.

Dalam artian, sambung Aidy, keakuratan data erat kaitannya dengan hasil laporan pendataan yang diberikan oleh RT/RW dari wilayah setempat.

"Kami berharap, pemahaman hingga akurasi informasi dari kegiatan pemberian informasi langsung ini, RT/RW kedepan dapat melaporkan dengan cermat untuk data-data warganya sehingga PBI dapat tepat sasaran," pungkas Aidy. (*)