Pemkot Balikpapan Lepas 14 ASN Purna Tugas, Mayoritas Guru Perempuan

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan melepas 14 ASN yang memasuki masa pensiun.
• BKPSDM menyebut sekitar 200 ASN diperkirakan pensiun sepanjang 2026.
• Kekurangan tenaga ASN terutama guru masih menjadi tantangan pemerintah daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melepas 14 aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas.

Dari jumlah tersebut, satu di antaranya merupakan pejabat Eselon III, sementara lainnya terdiri dari Eselon IV, pelaksana, serta jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan.

Pelepasan tali asih dilaksanakan di Auditorium Kantor Pemkot Balikpapan.

Hadir pula Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, dan beberapa kepala OPD serta pejabat lainnya, Senin (18/5/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo mengatakan, dari 14 ASN yang memasuki masa pensiun, hanya 13 orang yang hadir dalam acara pelepasan karena satu ASN masih dalam tahap pemulihan usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Baca juga: Sosok Iptu Eli Diana, Polisi Wanita yang Tiga Kali Jadi Petugas Haji Embarkasi Balikpapan

“Memang kebanyakan setiap kali pensiun adalah guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Rata-rata masa pengabdiannya sekitar 30 tahun dan mayoritas perempuan,” kata Purnomo.

Ratusan ASN Diperkirakan Pensiun

Ia menjelaskan, sepanjang 2026 ini diperkirakan ada sekitar 200 ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan yang memasuki masa pensiun.

Hingga pertengahan tahun, sekitar 100 ASN telah purna tugas.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada kebutuhan tenaga ASN di daerah.

Pasalnya, jumlah pegawai yang pensiun masih jauh lebih besar dibandingkan pegawai baru yang masuk.

Baca juga: Keseruan Pelajar SMK Mulawarman Belajar Jadi Hotelier Profesional di Midtown Xpress Balikpapan

“Perbandingan antara yang pensiun dan yang masuk itu yang menjadi masalah, bukan hanya di Balikpapan tetapi juga di kota dan kabupaten lain,” ujarnya.

Purnomo menambahkan, hampir seluruh daerah saat ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ASN.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dibatasi aturan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.

“Kalau sudah lebih dari 30 persen, kita tidak bisa membuka kuota formasi PNS maupun PPPK. Jadi memang perbandingannya jomplang, lebih banyak yang pensiun dibanding yang masuk,” jelasnya.

Kebutuhan Guru Masih Jadi Tantangan