Ada Ancaman TPPO, BP3MI Kaltara: Jangan Tergiur Berangkat Ilegal Lewat Nunukan

Ringkasan Berita:

• BP3MI Kaltara luncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Nunukan guna menekan keberangkatan PMI nonprosedural ke Malaysia.
• Selain masalah administrasi, jalur ilegal rawan dimanfaatkan sindikat untuk eksploitasi hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
• Lintas instansi di perbatasan sepakat memperketat pengawasan, memperluas edukasi jalur resmi, dan memerangi agen perekrut ilegal.

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN — Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan eksploitasi kini mengintai para pekerja migran yang nekat menggunakan jalur belakang di wilayah perbatasan.

Menanggapi situasi krusial ini, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara bersama pemerintah pusat resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Nunukan, Senin (18/5/2026).

Langkah masif ini diambil sebagai benteng utama untuk menekan maraknya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang masih menjadi persoalan pelik di garda depan negara.

Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan tajam karena dikenal sebagai salah satu jalur utama keluar masuk PMI menuju Malaysia.

Baca juga: 114 PMI Ilegal Dideportasi dari Tawau ke Nunukan, 22 Orang Terlibat Kasus Narkoba Bakal Dibina BNN

Kondisi geografis yang strategis ini dinilai sangat rawan dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal yang gencar mengincar masyarakat dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.

Pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman ini dipusatkan di Kantor BP3MI Kaltara dan dilaksanakan serentak secara nasional melalui zoom meeting bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan turut hadir mengawal gerakan ini.

Di antaranya Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, Staf Ahli Bupati Nunukan Joko Santoso, anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur, hingga unsur TNI-Polri dan Imigrasi.

Baca juga: Tergiur Imbalan Ringgit, Dua Perekrut PMI Ilegal di Nunukan Dibekuk Polisi

Dalam sambutannya, Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan mengungkapkan bahwa ancaman terhadap PMI nonprosedural bukan hanya persoalan administrasi semata, tetapi juga berkaitan dengan eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Nunukan ini wilayah strategis. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah tergiur berangkat secara ilegal,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah kini fokus memperluas edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai aturan.

Tak hanya itu, dalam deklarasi Gerakan Nasional Migran Aman, seluruh pihak juga menyatakan perang terhadap praktik penempatan PMI ilegal.

Baca juga: PMI Ilegal Kerja di Malaysia Pakai Visa Pelawat, Pelaku TPPO Pasang Tarif Jutaan Rupiah

Mereka berkomitmen memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan deteksi dini perekrutan ilegal, serta memberikan perlindungan maksimal kepada PMI dan keluarganya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi dan sosialisasi mengenai bahaya keberangkatan nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan serius di wilayah perbatasan.

Pemerintah berharap Gerakan Nasional Migran Aman dapat menjadi benteng baru untuk melindungi masyarakat Kalimantan Utara dari praktik perekrutan PMI ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan para pekerja migran Indonesia. (*)