Perombakan Skuad Pemprov Kaltara, Simak Daftar Pejabat yang Dilantik, Posisi Kosong Segera Dilelang

Ringkasan Berita:

• Gubernur Kalimantan Utara melantik 41 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan belasan Pejabat Fungsional;
• Perombakan struktural dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi kesesuaian jabatan atau job fit;
• Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan kosong.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi melakukan perombakan struktural secara besar-besaran guna menyegarkan roda organisasi pemerintahan.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, memimpin langsung pelantikan serta pengambilan sumpah janji jabatan terhadap 41 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan belasan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara.

Agenda strategis ini berlangsung di Gedung Gabungan Dinas, Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis (11/6/2026) siang.

Dalam mutasi besar ini, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat tetap mempertahankan posisi lamanya, sementara sebagian lainnya dirotasi untuk mengemban tanggung jawab baru.

Gubernur Zainal Paliwang menegaskan bahwa pelantikan puluhan pejabat ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil evaluasi kesesuaian jabatan (job fit) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Proses ini berjalan sesuai regulasi. Kami sebelumnya menunggu persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Alhamdulillah, persetujuan tertulis tersebut sudah terbit kemarin sore, sehingga hari ini pelantikan dapat langsung kita eksekusi," tegas Zainal Paliwang, Kamis (11/6/2026).

Perombakan ini menyisakan sejumlah pos jabatan strategis yang kini berstatus kosong.

Baca juga: 8 Posisi Kadis Kosong, Pemkab Malinau Buka Lelang Jabatan Gelombang Kedua Tahun 2026

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltara bergerak cepat dengan menyiapkan mekanisme lelang jabatan (open bidding) atau seleksi terbuka dalam waktu dekat.

Dalam konteks birokrasi, pemerintahan, istilah open bidding ini merujuk pada mekanisme pengisian jabatan lowong yang dilakukan secara kompetitif dan transparan, di mana siapa saja yang memenuhi syarat boleh mendaftar.

Tentu pihak Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang memastikan proses administrasi hingga uji kompetensi untuk posisi yang kosong tersebut akan berjalan taktis dan tidak memakan waktu lama.

"Dalam waktu dekat kami segera membuka pengisian untuk pos-pos jabatan yang masih kosong tersebut. Kami pastikan proses seleksinya berjalan akseleratif," ungkapnya secara lugas.

Tuntutan Mutu Pelayanan Publik Kaltara

Melalui penyegaran birokrasi ini, kepala daerah menekankan sanksi kinerja yang tegas bagi para pejabat yang baru dilantik.

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk langsung bekerja optimal tanpa masa adaptasi yang bertele-tele, serta wajib memprioritaskan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Harapan Gubernur Kaltara, seluruh pejabat di Kalimantan Utara yang mengemban amanah baru hari ini mampu membuktikan kinerja terbaik mereka.