DPRD Malinau Panggil Pemilik SPBU Terkait Kelangkaan Solar Subsidi

Ringkasan Berita:

• Sopir truk di Kabupaten Malinau mengeluhkan sulitnya mendapatkan Biosolar bersubsidi dan lonjakan harga di pengecer
• Kelangkaan solar diperparah oleh kenaikan harga Dexlite yang berdampak pada biaya logistik dan harga bahan pokok
• Komisi 2 DPRD Malinau menemukan indikasi ketidakkonsistenan distribusi stok di pangkalan dan agen penyalur
• DPRD Malinau berencana memanggil belasan pemilik SPBU untuk Rapat Dengar Pendapat guna mengawasi sistem penyaluran

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Ketua Komisi 2 Bidang Ekonomi Pembangunan DPRD Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) Dessy Puspitasari Sinaga, mengatakan dia bersama Komisi 2 telah memvalidasi keluhan  sopir sulitnya mendapatkan BBM subsidi langsung ke beberapa SPBU, termasuk di wilayah Malinau Selatan.

Ada beberapa temuan yang akan ditindaklanjuti melalui RDP.

"Kami juga mendapatkan banyak sekali keluhan dari sopir-sopir. Salah satunya stok itu cepat habis. Dan di pengecer, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan sampai Rp14 ribu satu liter," ungkap Dessy seusai pemantauan Komisi 2 di Malinau Selatan.

Satu dari sekian temuan Komisi 2 dari hasil penelusuran harga Biosolar, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga mencapai Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. 

Tingginya harga jual ini terjadi lantaran para pengecer mengaku menebus pasokan dari pangkalan dengan modal yang sudah mahal, ditambah keharusan menanggung beban ongkos angkut.

Baca juga: Harga Pangan dan BBM Naik, Pemerintah Didesak Naikkan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kondisi di lapangan ini memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, data dari Bagian Ekonomi menyebutkan bahwa kuota bahan bakar subsidi untuk wilayah Malinau sejatinya sangat mencukupi.

Kelangkaan ini diduga kuat bersumber dari kendala pada rantai distribusi tingkat bawah. Banyak agen penyalur atau pangkalan yang dilaporkan tidak konsisten dalam membuka layanan harian dan stoknya dinilai terlampau cepat habis di pagi hari.
Hal tersebut memicu kecurigaan bahwa pasokan subsidi justru mengalir ke luar daerah alih-alih tersalurkan kepada warga lokal yang benar-benar berhak.

"Kenapa solar ini penting, karena ini sangat berpengaruh harga bahan pokok di pasar. Kalau solar mahal, harga barang juga di pasar sudah pasti mahal. Untuk itulah kami dari Komisi 2 akan melaksanakan RDP dalam waktu dekat ini," katanya.

Melalui agenda Rapat Dengar Pendapat yang tengah dijadwalkan, Komisi 2 akan memanggil sekitar 12 hingga 15 pemilik SPBU yang beroperasi di Malinau.

Pihak dewan ingin mengawasi langsung sistem dan waktu pembongkaran bahan bakar demi memastikan tidak ada lagi indikasi penyaluran yang melenceng sasaran.

Langkah ini diambil agar roda perekonomian masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang di Malinau, tidak terus menjadi korban dari ketidakjelasan distribusi bahan bakar.

Sementara itu, kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi jenis Biosolar dan melonjaknya harga di tingkat pengecer membuat para sopir truk angkutan di Kabupaten Malinau menjerit. 

Kondisi ini dialami hampir merata di wilayah perkotaan Malinau hingga di daerah Malinau Selatan dan daerah terluar (13/6/2026).

Sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis solar diperparah dengan kenaikan harga Dexlite. Keluhan ini kerap disampaikan sopir angkutan. 

Seorang sopir angkutan truk jasa antarkabupaten kota, Usmanmengakui perjuangan untuk mendapatkan solar dengan harga sesuai standar kini semakin berat.