DPRD Bontang Sepakat Bentuk 6 Fraksi 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - DPRD Bontang periode 2024-2029 diisi dengan 6 fraksi dan sudah disahkan dalam Sidang Paripurna Ke 3, masa sidang I pada Kamis (22/8/2024).

Ketua sementara DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan pembentukan fraksi merupakan keputusan konsolidasi dari partai-partai yang terhimpun di dalam parlemen periode 5 tahun ke depan.

Ia menjelaskan, 4 fraksi berdiri sendiri sementara 2 fraksi lainnya adalah gabungan partai.

Secara syarat yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, pada Pasal 120 angka 2 disebutkan, setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

"4 fraksi yang berdiri sendiri, yaitu Golkar, PKB, Gerindra dan PDIP. 4 partai ini secara syarat terpenuhi, dengan anggota minimal 3 orang sesuai jumlah komisi yang ada di DPRD, sesuai aturan PP 12 Tahun 2018," kata Andi Faiz.

Baca juga: Ridwan Sebut PAN, Demokrat dan Gelora Satu Fraksi di DPRD Bontang

Baca juga: Nasdem dan PKS Jadi Satu Fraksi di DPRD Bontang 

Kemudian fraksi gabungan yaitu, PKS bersama Nasdem dan fraksi PAN, Demokrat dan Gelora yang diberi nama Amanat Demokrat Bergelora atau ADB.

Untuk posisi ketua diantaranya. Fraksi Golkar dipimpin Yasser Arafat. Kemudian Wakil Ketua Rustam, Sekretaris Aloysius Roni. Anggotanya diisi Andi Faiz, Nursalam, Alfin Rausan dan Ubayya

Untuk PKB Ketua Junaidi, wakil Muhammad Yusuf, sekretaris Bonnie Sukardi, dan anggota SitI Yara. 

PDI Perjuangan dipimpin Maming, Sekretaris Winardi, dan Bendahara Joni Alla Padang. 

Gerindra dipimpin Heri Keswanto, wakil Sem Nalpa Mario, dan anggota Agus Haris. Fraksi PKS bersama Nasdem diketuai Suharno, Wakil Faisal, Sekretaris Muhammad Sahib, dan anggota Saeful Rizal. 

Baca juga: Politisi PKB Raih 3.590 Suara di Pileg, Siti Yara akan Duduki Wakil Ketua I DPRD Bontang

dan Fraksi ADB diketuai oleh Ridwan, wakil Sumardi, Sekretaris Muhammad Aswar, dan Anggota Muhammad Irfan. 

"Itu komposisinya. Saat ini proses membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya juga berproses," pungkasnya. (*)