Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Tegaskan RKAPD 2026 Fokus pada Layanan Publik

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menata arah pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam kegiatan Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025).

Bupati Aulia menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan tetap berorientasi pada pelayanan publik. 

Penyesuaian itu dilakukan menyusul adanya perubahan signifikan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Kita harus sesuaikan semua rencana yang sudah disusun OPD dengan kondisi keuangan terkini. Ada penerimaan yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang,” ujar Aulia.

Baca juga: Pemkab Kukar Gelar Malam Anugerah Inspirasi Pemuda, Dorong Semangat Generasi Muda Berprestasi

Sebelumnya, Kukar mengasumsikan penerimaan daerah sekitar Rp 5,7 triliun. Namun, sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah, realisasinya hanya berkisar Rp 1,5 triliun.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi belanja negara dan daerah.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Aulia memperkirakan APBD Kukar 2026 berada pada kisaran Rp 6,5-7 triliun.

Angka ini lebih kecil dibanding rancangan awal RKPD yang sempat mencapai Rp 7,5 triliun, karena saat itu penyusunannya belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025-2030.

Aulia menjelaskan bahwa kini RPJMD tersebut sudah hampir rampung dan telah melalui pembahasan bersama DPRD Kukar, sekaligus diselaraskan dengan rencana pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Kesepahaman sudah kita bangun dengan legislatif dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Jadi, semua sudah klop dari sisi arah dan lokasi pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aulia menegaskan ada tiga fokus utama yang wajib menjadi pedoman seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan RKAPD 2026. Pertama, memastikan belanja standar pelayanan minimal (SPM) tetap terpenuhi. 

Kedua, mengakomodasi program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden. Ketiga, mengintegrasikan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik secara konkret.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, Pemkab Kukar akan melakukan penyisiran ulang terhadap rencana kerja semua OPD agar lebih efisien dan tepat sasaran. 

Aulia menyebut, arahan hasil retret Sekda dan Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor menjadi dasar evaluasi, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas serta kegiatan dokumentasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga: SPBUN Jadi Langkah Nyata Pemkab Kukar Wujudkan Program Nelayan Tangguh

“Kita ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jadi yang diprioritaskan itu membangun jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan dan perumahan bagi korban bencana, serta perlengkapan jalan,” pungkasnya. (*)