Prabowo Tugaskan Basuki Hadimuljono Selesaikan IKN dalam 3 Tahun: 2028 Siap Jadi Ibu Kota Negara

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto tugaskan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono selesaikan IKN dalam 3 tahun.

Pemerintah menargetkan IKN Nusantara pada tahun 2028 siap jadi Ibu Kota Negara.

Hal itu dibeberkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Ia mengungkapkan target yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya ditugasi oleh Bapak Presiden dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun untuk menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, dan MA,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono pada Senin (17/8/2025).

“Sehingga pada 2028 kita benar-benar sudah menjadi ibu kota negara,” lanjutnya dilansir dari YouTube IKN Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Basuki dalam gelaran Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di IKN.

Baca juga: Blak-blakan Profesor Belanda Beber Beda HUT Kemerdekaan Indonesia di IKN Zaman Jokowi dan Prabowo

Melansir Kompas.com, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN. 

Basuki menyatakan bahwa dalam waktu tiga tahun, ia harus bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, IKN dapat menjadi ibu kota negara pada 2028.

"Ya mohon doanya, saya ditugasi oleh Bapak Presiden, dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua. Sehingga 2028 kita akan menjadi ibu kota negara," ujar Basuki.

Sementara itu, infrastruktur eksekutif saat ini sudah dibangun meski belum selesai secara keseluruhan, yaitu meliputi istana kepresidenan, istana wakil presiden, dan kantor-kantor kementerian. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal alokasi anggaran untuk IKN dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pada Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun.

Lalu, pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun.

Baca juga: PLN Sukses Hadirkan Keandalan Listrik pada Upacara Peringatan HUT ke 80 RI di IKN

Defisit APBN 2025 dirancang pada kisaran Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang ditopang oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan. 

Kemudian, Presiden menyampaikan bahwa pada 2026 ada delapan agenda yang diprioritaskan.

Pertama, ketahanan pangan dengan rincian alokasi anggaran Rp 164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp 53,3 triliun untuk subsidi pupuk (9,62 ton), dan dukungan untuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 22,7 triliun.

Kedua, ketahanan energi dengan alokasi anggaran Rp 402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, dalam ketahanan energi juga ada program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan listrik desa.

Ketiga, makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi anggaran Rp 335 triliun pada 2026.

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita) dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keempat, pendidikan dengan alokasi anggaran Rp 757,8 triliun secara total.

Rincian peruntukannya yakni program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, gaji dan kompetensi guru sebesar Rp 178,7 triliun, dan beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa.

Kelima, kesehatan dengan total anggaran Rp 244 triliun yang salah satunya akan digunakan untuk bantuan iuran asuransi sebesar Rp 69 triliun untuk 96,8 juta jiwa penerima.

Keenam, untuk desa, koperasi, dan UMKM, antara lain untuk membiayai 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan memberikan pinjaman bunga rendah lewat Himbara untuk KDMP.

Ketujuh, pertahanan semesta dengan rincian untuk modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri.

Kedelapan, akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan untuk hilirisasi proyek strategis dan program 3 juta rumah rakyat (FLPP, BSPS, serta PPN DTP).

Baca juga: Kualitas Fakultas Kedokteran Uniba Setara FK Unmul, Siap Cetak Dokter untuk IKN

Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut. 

"IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam hal ini Bapak Basuki (Basuki Hadimuljono), diberi target dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah (ibu kota negara ke IKN)," jelasnya.

Syarat yang dimaksud adalah IKN sudah memiliki fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tegasnya.

IKN Nusantara: Membangun Ibukota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur.

Proyek ambisius ini merupakan upaya pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sudah padat dan rentan bencana, ke lokasi yang lebih strategis dan berkelanjutan.

IKN Nusantara terletak di kawasan Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah mencapai sekitar 256.000 hektar.

Lokasi ini dipilih karena dianggap memiliki potensi alam yang melimpah, iklim yang lebih sejuk, serta posisi geografis yang lebih sentral di Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya soal pemindahan kantor pemerintahan, tetapi juga mencakup pembangunan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi.

Konsepnya mengedepankan pembangunan hijau, energi terbarukan, dan smart city dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup warganya.

Selain menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan, IKN juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya, membuka lapangan pekerjaan baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia.

Proyek ini juga menghadirkan tantangan besar, seperti perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya lokal masyarakat Dayak dan etnis lain di sekitar lokasi. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan terus berupaya mengintegrasikan pembangunan dengan pelestarian kearifan lokal dan lingkungan.

Peluncuran pembangunan IKN Nusantara menjadi momentum penting dalam sejarah Indonesia modern—sebuah langkah maju menuju masa depan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Hadimuljono Ungkap Penugasan Prabowo Soal Pembangunan IKN Sampai 3 Tahun Lagi"