Berita Nasional Terkini

Kontroversi Gaji DPR RI, Bandingkan dengan UMP Buruh dan Jeritan Rakyat soal Kenaikan PBB

Tayang: Rabu, 20 Agustus 2025 07:44 WITA

Editor: Rita Noor Shobah

Kontroversi Gaji DPR RI, Bandingkan dengan UMP Buruh dan Jeritan Rakyat soal Kenaikan PBB

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

GAJI DPR RI - Suasana Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Isu soal gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik. Anggota DPR disebut bergaji Rp 100 juta satu bulan. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

TRIBUNKALTIM.CO - Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menjadi sorotan publik.

Naiknya tunjangan anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi polemik di tengah rakyat yang tengah tercekik.

Masyarakat Indonesia tengah melakukan demo di berbagai wilayah lantaran pemerintah daerah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan pengelolaan tata ruang.

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pajak PBB meningkat sebanyak 250 persen.

Meski dibatalkan, kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, itu berujung aksi unjuk rasa para warganya pada 13 Agustus 2025.

Rencana kenaikan pajak juga terjadi di wilayah lain, seperti, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebanyak 300 persen, Semarang, Jawa Tengahm, 400 persen, Cirebon, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur mencapai 1000 persen.

Rakyat menjerit karena pajak PBB tiba-tiba melejit, sedangkan anggota DPR RI justru kini menerima kenaikan tunjangan.

Jika seluruh komponen gaji dan tunjangan digabungkan, seorang anggota DPR RI dapat menghasilkan lebih dari Rp 100 juta per bulan.

Apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pun, gaji DPR RI ini jumlahnya berlipat-lipat.

Jika dibandingkan dengan UMP tertinggi di Indonesia tahun 2025, yakni DKI Jakarta, pendapatan anggota DPR RI berada jauh di atas rata-rata masyarakat.

UMP merupakan standar upah minimum yang ditetapkan di tingkat provinsi.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, besaran UMP DKI Jakarta mencapai Rp 5.396.761.

Sedangkan provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah.

Sumber: Tribunnews