Sejarah Hari Ini 29 Agustus: DPR RI Peringati HUT ke-80, Ini Awal Mula Terbentuk hingga Tugasnya

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, 29 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) genap berusia 80 tahun.

Di tengah peringatan hari jadi lembaga legislatif ini, sorotan publik justru mengarah pada isu tunjangan dan kinerja anggota dewan.

Muncul kabar bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan, serta total pemasukan yang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap bulannya.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari masyarakat, terutama saat ekonomi nasional sedang lesu.

Tak heran jika demonstrasi besar kembali terjadi di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025, dengan sebagian kalangan bahkan menyerukan pembubaran lembaga tersebut.

Baca juga: Siapa yang Dapat Membubarkan DPR? Begini Penjelasan Pakar Tata Negara

Namun di balik kontroversi itu, penting untuk memahami sejarah panjang DPR, peran konstitusionalnya, dan bagaimana lembaga ini terbentuk sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif nasional yang memiliki tiga fungsi utama:

Legislasi – Membentuk dan mengesahkan undang-undang.
Anggaran – Menyusun dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengawasan – Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

DPR merupakan representasi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Anggotanya dipilih melalui pemilu dan bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat serta menjaga akuntabilitas pemerintah.

Sejarah Awal Terbentuknya DPR

Sejarah DPR terbagi dalam tiga fase utama:

1. Era Volksraad (Zaman Penjajahan Belanda)

Pada tahun 1916, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Indische Staatsregeling yang mengatur kekuasaan legislatif melalui pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat.

Volksraad resmi dibentuk pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Awalnya beranggotakan 38 orang, termasuk 20 dari golongan Bumi Putra, dan kemudian bertambah menjadi 55 anggota pada 1927.

Tokoh nasionalis seperti Mohammad Husni Thamrin memanfaatkan Volksraad sebagai wadah perjuangan menuju kemerdekaan melalui jalur parlemen.

Namun, usulan penting seperti Petisi Sutardjo (1935) dan Gerakan Indonesia Berparlemen ditolak oleh pemerintah kolonial.

2. Masa Pendudukan Jepang

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942, Volksraad dibubarkan.

Jepang membentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan penasihat yang tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia secara langsung.

3. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dibentuklah KNIP pada 29 Agustus 1945 dengan 137 anggota.

KNIP diakui sebagai cikal bakal DPR, dan tanggal pembentukannya ditetapkan sebagai hari lahir DPR RI.

Perjalanan DPR dari Masa ke Masa

Sejak KNIP, DPR mengalami berbagai transformasi kelembagaan:

1950–1956: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
1956–1959: DPR hasil pemilu pertama
1959–1960: DPR pasca Dekrit Presiden 5 Juli
1960–1965: DPR Gotong Royong (DPR GR)
1965–1966: DPR GR tanpa PKI
1966–1971: DPR GR Orde Baru
1971–sekarang: DPR hasil pemilu reguler, kini memasuki periode ke-11
 
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Memasuki usia ke-80, DPR menghadapi tantangan serius dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024:

7 persen responden menyatakan sangat percaya
58 persen cukup percaya
29 persen kurang percaya
3 persen tidak percaya sama sekali
3 persen tidak tahu atau tidak menjawab

Survei ini melibatkan 4.560 responden dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, survei Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan:

3,8 persen sangat puas terhadap kinerja DPR
59,1 persen puas
28,8 persen tidak puas
3,9 persen sangat tidak puas
4,4 persen tidak tahu

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden di 38 provinsi, dengan margin of error ±3,10 persen.

Sorotan Publik: Tunjangan dan Kinerja

Isu tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan menjadi pemicu utama kritik terhadap DPR.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, fasilitas mewah dan pemasukan besar anggota dewan dinilai tidak sejalan dengan realitas masyarakat.

Kritik ini diperkuat oleh demonstrasi yang menuntut transparansi dan efisiensi anggaran negara.

Peringatan HUT ke-80 DPR RI menjadi momen reflektif bagi lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

Di tengah sorotan dan kritik, sejarah panjang DPR menunjukkan bahwa lembaga ini lahir dari perjuangan dan cita-cita kemerdekaan.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana DPR bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Demo di DPR

Demonstrasi di DPR berawal dari seruan aksi demonstrasi menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI lebih dari Rp 100 juta.

Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat pun kemudian melakukan aksi unjuk rasa pada Senin, 25 Agustus 2025.

Aksi dipicu adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga muncul desakan untuk membubarkan DPR RI.

Demo yang berlangsung 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dan sejumlah pelajar pun diamankan polisi.

Aksi demo pun berlanjut pada Kamis (28/8/2025) di depan gedung DPR RI.

Pagi hari demo di depan Gedung DPR RI dilakukan massa buruh.

Setelah buruh membubarkan diri, massa berganti.

Polisi pun bergerak membubarkan massa tersebut hingga akhirnya terjadi bentrok antara massa aksi dengan aparat kepolisian pada Kamis (28/8/2025) sore.

Kericuhan pun berlanjut dan terjadi di sejumlah titik hingga Kamis malam.

Keadaan mulai kondusif setelah hujan lebat mengguyur Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ulang Tahun DPR 29 Agustus 2025: Sejarah dan Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat"

Artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Hari ini Jumat 29 Agustus 2025 Ulang Tahun DPR RI, Berikut Sejarah DPR Tugas dan Wewenang