Ada Rencana Demo 1 September, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Siswa Tetap Belajar di Sekolah

TRIBUNKALTIM.CO - Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dikabarkan akan berlangsung di Kota Bandung pada Senin, 1 September 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, akan tetap berjalan seperti biasa.

Pernyataan ini disampaikan Dedi usai rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Unjuk rasa, atau yang lebih dikenal dengan istilah “demo”, adalah bentuk ekspresi publik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, atau protes terhadap kebijakan atau situasi tertentu.

Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, selama dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Baca juga: Rheza Sendy Pratama, Mahasiswa Amikom Meninggal Dunia saat Ikut Demo di Mapolda DIY

Namun, dalam beberapa kasus, unjuk rasa dapat berubah menjadi aksi anarkistis jika tidak terkendali, sehingga aparat keamanan perlu bersiaga untuk mencegah potensi gangguan.

Sekolah Tetap Beroperasi Normal

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan peliburan sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Besok pun anak-anak sekolah normal, sekolah biasa,” ujar Dedi, menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak akan terganggu oleh rencana aksi tersebut.

Aktivitas sekolah mencakup proses pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan keamanan lingkungan sekolah agar proses pendidikan tetap berlangsung tanpa hambatan.

Situasi Kondusif dan Kesiapsiagaan Aparat

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sate, Dedi menyatakan bahwa kondisi Jawa Barat saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali.

“Yang intinya bahwa hari ini Jawa Barat dalam keadaan kondusif. Kemudian seluruh jajaran dalam keadaan siaga menghadapi berbagai kemungkinan apapun,” ujarnya.

Kata “kondusif” merujuk pada situasi yang mendukung terciptanya ketenangan dan keteraturan.

Dalam konteks ini, Dedi ingin menekankan bahwa meskipun ada potensi aksi massa, pemerintah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah antisipatif.

Sasaran Aksi: Gedung DPRD Jabar

Dedi secara terbuka menyebutkan bahwa target utama dari massa aksi adalah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

“Kita jujur-jujuran saja bahwa target utamanya adalah Gedung DPRD itu loh,” katanya.

Gedung DPRD merupakan simbol lembaga legislatif daerah, tempat para wakil rakyat membahas dan menetapkan kebijakan publik.

Dalam banyak aksi unjuk rasa, gedung DPRD sering menjadi titik konsentrasi massa karena dianggap sebagai representasi kekuasaan politik lokal. 

Respons Ketua DPRD: Dialog dan Kesepakatan

Menariknya, Dedi juga menyoroti langkah Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang bersedia menemui para demonstran secara langsung.

 “Ketua DPRD-nya ini satu-satunya ketua DPRD yang menemui pedemo, menandatangani kesepakatan. Di Indonesia hanya satu ketua DPRD Jawa Barat,” ungkap Dedi Mulyadi.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pendekatan dialogis yang patut diapresiasi, karena membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

 Dalam konteks demokrasi partisipatif, dialog seperti ini dapat meredam potensi konflik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Pengamanan Terintegrasi: Polda dan Kodam Siaga

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, turut memberikan pernyataan terkait pengamanan aksi.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada izin resmi yang masuk terkait rencana unjuk rasa. 

“Kalau informasi yang kami terima itu ada, tapi secara resmi itu belum ada ya untuk mengadakan unjuk rasa,” katanya.

Meski demikian, Polda Jabar tetap menyiagakan personel untuk menjaga keamanan di titik-titik strategis, termasuk gedung pemerintahan dan sekolah yang berdekatan dengan lokasi aksi. Pengamanan ini juga akan dibantu oleh personel dari Kodam III Siliwangi.

“Semua menjadi obyek pengamanan kita bersama. Kami secara bersama-sama akan mengawal itu, semuanya mengamankan,” tegas Rudi.

Baca juga: Tokoh Kaltim Kompak Serukan Aksi Demo, DPRD Diminta Jadi Rumah Aspirasi Rakyat

 Titik-Titik Pengamanan: Fokus pada Aset Publik

Langkah pengamanan tidak hanya difokuskan pada Gedung DPRD, tetapi juga mencakup aset-aset publik lainnya seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap layanan publik.

Dedi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai kerusakan sekolah akibat aksi massa. “Jajaran keamanan kita cukup aman dan tidak ada serangan terhadap sekolah kan,” ujarnya.

Aktivitas Warga Tetap Berjalan

Selain sektor pendidikan, Dedi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan aktivitas warga lainnya tetap berjalan normal.

“Kegiatan ekonomi masih berjalan dengan baik, orang masih beraktivitas biasa,” katanya.

Pernyataan ini penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat yang mungkin merasa cemas terhadap potensi gangguan.

Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial.

Perlindungan Mahasiswa dan Komitmen Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menanggung biaya perawatan Ilham, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal (OTK).

 “Perawatan mahasiswa UPI yang ditusuk OTK ditanggung pemerintah,” katanya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya, khususnya generasi muda yang sedang menempuh pendidikan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Rencana Demo, Dedi Mulyadi: Situasi Jabar Kondusif, Besok Sekolah Berjalan Normal"