Berita Nasional Terkini

Isi Tuntutan Rakyat 17+8 untuk Pemerintah yang Viral, Diumumkan Jerome Polin dan Salsa Erwina

“17+8 Tuntutan Rakyat” adalah dokumen aspiratif yang berisi 25 poin tuntutan kepada pemerintahan

instagram/@jeromepolin
TUNTUTAN RAKYAT - Jerome Polin unggah 17+8 tuntutan rakyat di Instagram pribadinya. Ini isinya. (instagram/@jeromepolin) 

TRIBUNKALTIM.CO - Gelombang demonstrasi yang meletus sejak akhir Agustus 2025 kini berkembang menjadi gerakan rakyat yang lebih terstruktur dan terorganisir. 

Di tengah kemarahan publik atas kenaikan tunjangan DPR RI dan insiden tragis yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, muncul sebuah daftar tuntutan yang viral di media sosial: “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Tuntutan ini bukan sekadar daftar keluhan, melainkan rangkuman aspirasi kolektif dari jutaan masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan nyata dalam sistem politik, hukum, dan ekonomi. 

Disusun secara terbuka dan partisipatif, daftar ini menjadi simbol perlawanan sipil terhadap ketimpangan dan ketertutupan elite politik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi Berau Menggugat Demo di DPRD, Minta Anggota Dewan Temui Massa

Apa Itu “17+8 Tuntutan Rakyat”?

“17+8 Tuntutan Rakyat” adalah dokumen aspiratif yang berisi 25 poin tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, TNI, Polri, partai politik, dan kementerian terkait. 

Angka “17+8” merujuk pada 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu 7 hari (hingga 5 September 2025), dan 8 tuntutan jangka panjang yang diberi tenggat waktu satu tahun (hingga 31 Agustus 2026).

Penamaan ini juga memiliki makna simbolik: angka 17 merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, sebagai pengingat bahwa kemerdekaan sejati masih harus diperjuangkan. 

Sementara angka 8 melambangkan arah reformasi jangka panjang yang lebih sistemik.

Kenapa Tuntutan Ini Viral?

Viralnya “17+8 Tuntutan Rakyat” dipicu oleh dua faktor utama:

1. Kemarahan atas kenaikan tunjangan DPR RI  

Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, keputusan menaikkan tunjangan DPR dinilai tidak etis dan memicu kemarahan luas. Ungkapan “tunjangan beras cuma Rp12 juta” dari pimpinan DPR menjadi simbol ketimpangan elite.

2. Tragedi Affan Kurniawan  

Kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi demo di Jakarta menjadi titik balik. Insiden ini memicu solidaritas nasional dan seruan reformasi dari berbagai kalangan.

Siapa yang Menyuarakan Tuntutan Ini?

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved