Isu Konflik antara Prabowo dan Jokowi, Kaesang Sebut Adu Domba, Bohong, dan Menyesatkan

Adapun puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat berada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Hingga muncul aksi di beberapa wilayah.

Bahkan, sempat terjadi kericuhan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak di Jakarta, Solo Jawa Tengah, hingga Makassar Sulawesi Selatan.

Di tengah suasana demo ini, Presiden Prabowo memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, pada Minggu kemarin.

12 Poin Sikap Prabowo, Pimpinan DPR dan Ketum Parpol:

1. Presiden pantau perkembangan situasi

Dalam keterangannya, Presiden menegaskan, pihaknya memantau perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore. 

2. Minta kasus pelindasan pengemudi ojol di Jakarta ditindak tegas dan transparan

Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online tewas dilindas bakal ditindak tegas.

Baca juga: Tanggapan Prabowo tentang Demo DPR Terkini dan Penyebab Demo 25 Agustus 2025

Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan. 

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Prabowo.

3. Anggota DPR dinonaktifkan

Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjut kepala negara.

4. Pimpinan DPR bakal cabut besaran tunjangan DPR