Isu Konflik antara Prabowo dan Jokowi, Kaesang Sebut Adu Domba, Bohong, dan Menyesatkan

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah kondisi Indonesia yang digempur aksi demontrasi, kerusuhan, dan penjarahan, muncul narasi adanya konflik Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menanggapi soal adanya isu tersebut.

Kaesang menyebut ada upaya membenturkan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Jokowi. 

Putra bungsu Jokowi itu menegaskan dukungannya atas kepemimpinan Prabowo.

Baca juga: Tangis Ibunda Affan Kurniawan Pecah Saat Prabowo Datang Melayat: Anak Saya Sudah Enggak Ada, Pak

"Kami mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan," kata Kaesang dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan bahwa pihak yang menarasikan konflik Prabowo dan Jokowi sebagai pengadu domba.

Adu domba adalah tindakan menyebarkan informasi atau perkataan dengan tujuan memecah belah, menimbulkan permusuhan, atau merusak hubungan antarindividu atau kelompok

"DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa," kata dia.

Dia lalu menyinggung soal Kongres PSI 2025 di Solo yang telah menegaskan dukungannya kepada Prabowo.

"Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!" tandasnya.

12 poin sikap Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sikap terkait aksi demo masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta hingga berbagai wilayah Indonesia.

Dari beberapa poin yang disampaikan Prabowo di hadapan awak media pada Minggu (31/8/2025), satu di antaranya menyinggung besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bakal dicabut.

Soal tunjangan DPR ini memang menjadi salah satu polemik yang dikritik massa aksi demo di Jakarta dan sejumlah wilayah.

Baca juga: Nasib Penjarah Rumah Anggota DPR Kini, Menhan Ungkap Perintah Tegas Prabowo Bila Penjarahan Terulang

Gelombang demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus 2025 dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.