Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pejabat untuk Tak Flexing dan Tunda Pesta Berlebihan: Bisa Digoreng

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap gaya hidup para pejabat negara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September 2025, Tito menyampaikan imbauan agar para pejabat tidak memamerkan kemewahan atau menggelar pesta berlebihan.

Istilah “flexing” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “memamerkan” atau “menunjukkan secara mencolok.”

Dalam konteks sosial media dan gaya hidup, flexing merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, barang mewah, pencapaian pribadi, atau gaya hidup glamor secara berlebihan.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Ikuti Arahan Mendagri, Kepala Daerah Dilarang Keluar Negeri untuk Antisipasi Aksi

Flexing sering kali dilakukan melalui unggahan di platform digital seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, dan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil.

Peringatan Mendagri: Hindari Pamer Kemewahan

Tito Karnavian menegaskan bahwa pejabat publik harus menunjukkan sikap sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meminta agar tidak hanya pejabat, tetapi juga keluarga mereka, menjaga penampilan dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” ujar Tito dalam forum Rakor Inflasi Daerah.

Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan sosial di berbagai daerah, di mana masyarakat mulai mempertanyakan gaya hidup pejabat yang dianggap tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat.

Seremonial dan Pesta: Disarankan Ditunda atau Disederhanakan

Selain soal penampilan, Tito Karnavian juga menyoroti pelaksanaan acara seremonial yang kerap digelar oleh pemerintah daerah.

 Ia meminta agar kegiatan seperti perayaan ulang tahun daerah, pelantikan, atau peringatan hari besar dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.

Menurut Tito Karnavian, alih-alih menggelar pesta dengan musik dan hiburan, pejabat sebaiknya mengalihkan anggaran ke kegiatan sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti santunan atau bantuan sembako.

Media Sosial: TikTok Bisa Jadi Bumerang