Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pejabat untuk Tak Flexing dan Tunda Pesta Berlebihan: Bisa Digoreng

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap gaya hidup para pejabat negara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September 2025, Tito menyampaikan imbauan agar para pejabat tidak memamerkan kemewahan atau menggelar pesta berlebihan.

Istilah “flexing” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “memamerkan” atau “menunjukkan secara mencolok.”

Dalam konteks sosial media dan gaya hidup, flexing merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, barang mewah, pencapaian pribadi, atau gaya hidup glamor secara berlebihan.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Ikuti Arahan Mendagri, Kepala Daerah Dilarang Keluar Negeri untuk Antisipasi Aksi

Flexing sering kali dilakukan melalui unggahan di platform digital seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, dan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil.

Peringatan Mendagri: Hindari Pamer Kemewahan

Tito Karnavian menegaskan bahwa pejabat publik harus menunjukkan sikap sederhana dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meminta agar tidak hanya pejabat, tetapi juga keluarga mereka, menjaga penampilan dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” ujar Tito dalam forum Rakor Inflasi Daerah.

Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan sosial di berbagai daerah, di mana masyarakat mulai mempertanyakan gaya hidup pejabat yang dianggap tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat.

Seremonial dan Pesta: Disarankan Ditunda atau Disederhanakan

Selain soal penampilan, Tito Karnavian juga menyoroti pelaksanaan acara seremonial yang kerap digelar oleh pemerintah daerah.

 Ia meminta agar kegiatan seperti perayaan ulang tahun daerah, pelantikan, atau peringatan hari besar dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.

Menurut Tito Karnavian, alih-alih menggelar pesta dengan musik dan hiburan, pejabat sebaiknya mengalihkan anggaran ke kegiatan sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti santunan atau bantuan sembako.

Media Sosial: TikTok Bisa Jadi Bumerang

Salah satu poin penting dalam pernyataan Mendagri adalah peringatan terhadap penggunaan media sosial, khususnya TikTok.

Ia menilai bahwa unggahan yang menampilkan pesta atau gaya hidup mewah dapat dengan mudah dipotong, diedit, dan disebarkan secara viral, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah.

“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” kata Tito Karnavian.

Ia menambahkan bahwa konten semacam itu bisa menjadi “amunisi” bagi pihak-pihak yang ingin menggiring opini negatif dan memperkeruh situasi nasional.

“Dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak baik,” tegasnya.

Imbauan Mendagri muncul di tengah situasi nasional yang sedang tidak kondusif. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah, dipicu oleh isu sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. 

Baca juga: Harta Kekayaan Kapolda Kalsel Jadi Sorotan usai Ghazyendha Aditya Pratama Flexing, Tak Lapor LHKPN?

Profil Tito Karnavian

Sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian adalah Kepala Kepolisian Republin Indonesia (Kapolri).

Tito dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri 2019 - 2024.

Ia kemudian kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat kembali Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Di kepolisian, Tito Karnavian adalah purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki nama berikut gelarnya yakni Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.

Jenderal bintang 4 ini tercatat aktif menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2016 hingga 2019.

Sepanjang kariernya, Tito Karnavian juga pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Metro Jaya hingga Kepala BNPT.

Ia resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2019.

Rekam jejak Tito Karnavian selama bertugas sebagai anggota polisi pun tak main-main.

Ia pernah menangani sejumlah kasus besar di Tanah Air, mulai dari Bom Kedubes Filipina (2000), Bom malam Natal (2000), Bom Bursa Efek Jakarta (2001), Bom Plaza Atrium Senen (2001), Bom Makassar (2002), Bom JW Marriott (2003), Bom Kedubes Australia (2004), Bom Bali II (2005), Mutilasi 3 siswi di Poso (2006), Bom Pasar Tentena (2005), Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott (2009), Bom bunuh diri Polres Cirebon (2011), Bom Sarinah Thamrin (2016), dan Operasi Tinombala (2016–2019).

Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatra Selatan, pada tanggal 26 Oktober 1964.

Ia memiliki seorang istri yang bernama Tri Suswati dan menganut agama Islam.

Tito dan Tri Suswati dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Garda Ramadhito, Laviyah Augusta, dan Muhammad Taufan.

Ayahanda Tito Karnavian yakni bernama Achmad Saleh, sedangkan ibundanya bernama Kordiah.

Tito Karnavian memiliki dua saudara kandung yang bernama Prof. Dr. Diah Natalisa dan Dr. dr. Iwan Dakota.

Dalam pendidikan kepolisian, M. Tito Karnavian merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.

Di Akpol angkatannya tersebut, Tito berhasil meraih penghargaan sipil Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akpol.

Karier Tito Karnavian telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

Tito tercatat pernah menjabat sebagai Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat (1987), Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat (1987–1991), Wakapolsek Metro Senen (1991–1992), Wakapolsek Metro Sawah Besar, Sespri Kapolda Metro Jaya (1996), Kapolsek Metro Cempaka Putih (1996–1997), Sespri Kapolri (1997–1999), dan Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya (1999–2000).

Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi sebagai Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya (2000–2002), Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulsel (2002), Koorsespri Kapolda Metro Jaya (2002–2003), Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya (2003–2005), Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004–2005), dan Kapolres Serang Polda Banten (2005).

Tak sampai di situ, jenderal asal Palembang ini juga sempat menjabat sebagai Kasubden Bantuan Densus 88/AT Bareskrim Polri (2005), Kasubden Penindak Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006), Kasubden Intelijen Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006–2009), dan Kadensus 88/AT Bareskrim Polri (2009–2010).

Karier Tito makin cemerlang setelah ia didapuk sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2011.

Pada tahun 2012, ia diangkat menjadi Kapolda Papua.

Setelah itu, Tito dimutasi sebagai Asrena Polri pada tahun 2014.

Satu tahun kemudian, Tito Karnavian dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya.

Lalu, ia didapuk menjadi Kepala BNPT pada tahun 2016.

Barulah setelah itu Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri.

Kala itu, ia menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn.) Badrodin Haiti.

Pada 2019, Tito Karnavian diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi.

Di waktu yang sama, Tito diangkat menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju di kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito Karnavian Minta Pejabat Daerah Tak Flexing: Nanti Bisa Jadi Amunisi untuk 'Digoreng'

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Profil Biodata Tito Karnavian, Mendagri Dilaporkan ke KPK Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah