Alasan BEM Unisba tak Hadiri Pertemuan dengan Dedi Mulyadi, KM ITB: dari Awal, Kami Menolak

Selain BEM Unisba, Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menegaskan tidak ada pengurusnya yang menghadiri pertemuan bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Ketua Kabinet KM ITB, Farell Faiz, mengatakan, sejak awal KM ITB menolak secara tegas undangan agenda tersebut yang disampaikan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat - Banten.

Karenanya, jika ada pihak yang mengaku dari ITB dalam dialog bersama Pemprov dan DPRD Jabar maka kehadirannya sama sekali tidak merepresentasikan KM ITB.

"Sikap kami dari awal menolak untuk menghadiri acara tersebut, sama seperti teman-teman BEM kampus lainnya di Jawa Barat," ujar Farell Faiz saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Jumat (5/9/2025).

Bahkan, pihaknya pun turut menolak undangan untuk berdialog yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI belum lama ini.

"Jadi, kami pastikan tidak ada pengurus KM ITB yang menghadiri undangan Pemprov Jabar maupun Kemendiktisaintek," kata Farell Faiz.

Ia mengatakan, hari ini para pengurus KM ITB juga bakal turun ke Jakarta untuk berunjuk rasa bersama BEM dari sejumlah kampus, dan kalangan masyarakat lainnya.

Pasalnya, batas waktu pemerintah dan DPR untuk melaksanakan tuntutan 17+8 yang disampaikan dalam demonstrasi ialah hari ini (Jumat, 5/9/2025).

"Seluruh pengurus KM ITB turun ke Jakarta hari ini, ada 40 orang, karena tuntutan 17+8 paling lambat harus dilaksanakan hari ini oleh pemerintah dan DPR," ujar Farell Faiz.

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat memilih tidak hadir ke Gedung Sate, untuk dialog dengan Pemerintah dan DPRD Jabar, Rabu (3/9/2025). 

Melalui unggahannya di media sosial Instagram @BEMSI_Jabar, mereka mengapresiasi adanya inisiatif undangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV, mengenai penyelenggaraan forum aspirasi mahasiswa bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat. 

"Terlepas dari itu, kami menilai forum yang dirancang Kemendiktisaintek melalui LLDikti Willayah IV memiliki keterbatasan fundamental," tulis unggahannya, Rabu (3/9/2025). 

Forum yang hanya melibatkan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), berisiko mereduksi nilai partisipasi publik yang bermakna karena mengeksekusi elemen-elemen masyarakat sipil lain yang terdampak kebijakan nasional maupun daerah.

"Demi terwujudnya demokrasi yang sehat, kami memandang dialog ini seharusnya bersifat inklusif dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas, serikat pekerja, hingga kelompok-kelompok masyarakat lainnya," katanya.

Sejatinya, forum yang abai terhadap prinsip inklusivitas hanya akan menjadi simbolisme politik, bukan ruang aspirasi substantif.