Tribun Kaltim Hari Ini
BEM UI Minta Purbaya Dicopot, Baru Sehari Menjabat Menkeu Didemo Mahasiswa
Mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September.
Untuk Polri:
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI:
Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:
Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut:
Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.