Purbaya Ancam Tarik Uang di Kementerian yang Lambat Belanjakan Anggaran untuk Rakyat, Beri Deadline

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gerak cepat untuk memeriksa penyerapan anggaran di kementerian.

Purbaya bahkan memberi deadline atau tenggat waktu untuk kementerian atau lembaga agar memaksimalkan anggaran belanjanya.

Jika tidak mampu menghabiskan anggaran hingga tenggat waktu yang ditentukan, Purbaya ancam tarik uang  di kementerian tersebut.

Adapun, anggaran di kementerian itu biasanya digunakan dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Baca juga: IHSG Menguat, Perpaduan Kebijakan Purbaya Guyur Rp200 Triliun ke Bank BUMN dan Sentimen Global

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menegaskan tak mau uang negara nganggur.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Keinginan Purbaya untuk tidak menyia-nyiakan uang negara ini ternyata sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk mengecek anggaran di masing-masing kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih.

Purbaya tak menjelaskan secara rinci kementerian-kementerian mana saja yang akan dia datangi itu.

Dia hanya mengatakan kementerian-kementerian yang akan didatangi itu adalah kementerian yang memperoleh anggaran besar, tetapi belum optimal penggunaannya.

Baca juga: Cerita Purbaya saat Tahu Besaran Gaji Menkeu dan Dibandingkan dengan LPS: Waduh, Turun

Anggaran di kementerian itu biasanya digunakan dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Di antaranya adalah termasuk untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (investasi aset), serta program-program prioritas seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.

Apabila anggaran di kementerian itu belum digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, Purbaya menegaskan akan menarik kembali uang tersebut.

"Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan (Oktober 2025) saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal, kita akan coba lihat, kita akan bantu (optimalkan penggunaan anggarannya)," kata Purbaya usai Rapat di Istana, Selasa (16/9/2025).