Arlan Disanksi Kemendagri dan Gerindra Usai Viral Copot Kepsek, Wali Kota Prabumulih Minta Maaf

KPK Turut Memeriksa LHKPN Arlan

Di tengah sorotan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Arlan.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan harta kekayaan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya. Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Sebagai informasi, LHKPN adalah laporan wajib yang harus disampaikan oleh setiap pejabat publik di Indonesia kepada KPK.

Laporan ini mencakup aset, utang, dan sumber penghasilan, dan bertujuan untuk mencegah praktik korupsi serta meningkatkan transparansi.

Arlan sendiri menegaskan bahwa ia telah melaporkan hartanya sesuai aturan, termasuk kendaraan pribadi yang digunakan sebelum pencalonan sebagai wali kota.

“Masalah LHKPN, itu sudah saya laporkan. Baik, mobil juga sudah saya laporkan sebelum saya pencalonan wali kota,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dilaporkan ke KPK pada 1 Agustus 2024, total kekayaan Arlan mencapai Rp17.002.737.046.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib Wali Kota Prabumulih: Arlan Ditegur Mendagri, Disanksi Partai, KPK Akan Cek Kekayaannya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri dan Gerindra Sanksi Walkot Prabumulih karena Seenaknya Copot Kepsek"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wali Kota Arlan Minta Maaf Copot Kepsek SMP 1 Prabumulih karena Anaknya Kehujanan"