Makan Bergizi Gratis Diusulkan Ganti dengan Uang Tunai, Ini Respons Istana

TRIBUNKALTIM.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan ganti dengan uang tunai.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program ini merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa diganti dengan skema pemberian uang tunai langsung kepada orang tua murid.

Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan berpotensi mengurangi berbagai masalah teknis di lapangan, seperti keberadaan dapur fiktif dan insiden keracunan makanan.

Baca juga: 6 Sekolah Penerima Manfaat Tahap Awal, SPPG ke 6 Bakal Salurkan Bantuan MBG kepada 3.700 Siswa

Usulan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG yang dianggap belum sepenuhnya aman dan transparan.

DPR pun mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan yang dapat menjamin kualitas gizi anak sekaligus meminimalkan risiko kesehatan.

Pemerintah Nilai Skema MBG Masih Paling Tepat

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa ide pemberian bantuan tunai bukanlah hal baru.

Namun, pemerintah saat ini masih menilai skema MBG yang sedang berjalan sebagai pilihan paling tepat.

“Bukan berarti ide itu tidak baik. Tapi konsep MBG yang sekarang dijalankan dianggap paling tepat untuk saat ini,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk menanggapi berbagai catatan yang muncul di lapangan.

“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan terus kita komunikasikan untuk diperbaiki,” tambahnya.

Evaluasi MBG: Pemerintah Akui Masih Ada Catatan

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kasus keracunan makanan yang dialami siswa di beberapa daerah.

Pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya sempurna, namun tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap.

Baca juga: Purbaya Ingatkan BGN, Dana Makan Bergizi Gratis Harus Terserap Sebelum Oktober 2025 atau Dialihkan

Skema MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah secara langsung melalui penyediaan makanan sehat di satuan pendidikan.

Pemerintah menilai pendekatan ini lebih terkontrol dan berdampak langsung terhadap kebiasaan makan anak.

Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Alternatif Kebijakan

Meski pemerintah masih mempertahankan skema MBG, sejumlah pihak meminta agar terbuka terhadap opsi lain yang lebih adaptif dan aman.

Skema bantuan tunai dinilai bisa memberi keleluasaan bagi keluarga dalam memilih sumber gizi, sekaligus menghindari risiko operasional seperti kualitas makanan dan distribusi.

Namun, tantangan dari skema tunai juga tak sedikit, termasuk potensi penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian penggunaan dengan tujuan program.

Dengan berbagai masukan yang muncul, pemerintah kini berada di persimpangan antara mempertahankan skema MBG dan mengevaluasi kemungkinan perubahan kebijakan.

Evaluasi berkelanjutan dan transparansi pelaksanaan menjadi kunci agar program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

5.360 Anak Keracunan MBG

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini telah digaungkan sejak kampanye Pilpres 2024, mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026.

“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Ketika Sajian MBG jadi Penantian Para Siswa SMP Negeri 4 Sangatta Utara di Kutai Timur

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pelanggaran.

“Harus. Dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar sanksi yang diberikan tidak mengganggu operasional program MBG.

“Sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” pungkasnya.

Lonjakan Kasus dan Desakan Publik

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 5.360 anak mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah itu bisa lebih besar karena sebagian kasus diduga ditutupi.

“Kasus keracunan akibat makanan dari program MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih seiring kasus yang terus terjadi dan sebagian ditutupi,” kata Ubaid dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

Dugaan Sumber Keracunan: Supplier Baru

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kasus terbaru di Kabupaten Kepulauan Banggai diduga berasal dari ikan cakalang yang disuplai oleh pemasok baru.

“Di Banggai, SPPG sudah berjalan 8 bulan dan sejauh ini aman. Menurut info sementara, terjadi pergantian supplier ikan cakalang yang kemudian menimbulkan alergi pada sebagian penerima manfaat,” kata Dadan melalui pesan singkat kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa BGN telah meminta agar pergantian supplier dilakukan secara bertahap untuk mencegah kejadian serupa.

“Kami juga sekarang akan minta agar pergantian supplier bertahap,” tegasnya.

Dari 251 siswa yang terdampak di Banggai, 78 di antaranya harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

Anggaran Jumbo, Risiko Nyata

Program MBG bukan sekadar inisiatif sosial, tapi proyek fiskal berskala raksasa.

Dalam APBN 2025, pemerintahan Prabowo Subianto mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG, menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar tahun itu.

Hingga September 2025, serapan anggaran tercatat Rp13,2 triliun, atau sekitar 18,6 persen dari pagu awal.

Dalam RAPBN 2026, alokasi MBG melonjak drastis menjadi Rp335 triliun, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat—mulai dari siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Sekitar 44 persen dari anggaran pendidikan nasional sebesar Rp757,8 triliun akan dialihkan ke MBG. 

Pemerintah menyebutnya sebagai “investasi gizi nasional,” namun publik mulai mempertanyakan efektivitas dan pengawasan program sebesar ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Usulan Ganti MBG dengan Uang Tunai, Istana: Skema Sekarang Masih yang Terbaik dan 5.360 Anak Keracunan MBG, Program Unggulan Prabowo—Istana Akui Kelalaian: Kami Minta Maaf