Warga Pati Desak Pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD dan Gerindra Diminta Bertindak Tegas

TRIBUNKALTIM.CO - Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu bertujuan untuk mendukung Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dalam proses pemakzulan Bupati Sudewo.

Massa membawa berbagai atribut dan menyuarakan tuntutan atas kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Sudewo merupakan politisi dari partai Gerindra.

Baca juga: Bupati Sudewo Minta Pansus DPRD Pati Fokus, Jangan Gunakan Sidang untuk Jatuhkan Pemerintah

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan nasional adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sebagai informasi, PBB-P2 adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 

Pajak ini menjadi sumber pendapatan daerah dan biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. 

Selain itu, kebijakan mutasi jabatan yang dianggap janggal turut memicu polemik di masyarakat.

6 Tuntutan Utama MPB kepada DPRD Pati

Awalnya, MPB membawa 13 tuntutan dalam aksi tersebut.

Namun, tuntutan tersebut kemudian dipadatkan menjadi enam poin utama, sebagaimana dilansir dari TribunJateng.com:

1. DPRD Pati diminta mengawal Pansus Hak Angket secara akuntabel dan sesuai hukum.
2. Menolak seluruh kebijakan Sudewo selama menjabat, termasuk penetapan jabatan ASN dan anggaran 2025.
3. Parpol dan DPRD harus melawan praktik KKN dan arogansi kekuasaan dari tingkat kabupaten hingga desa.
4. Seluruh anggota DPRD Pati diminta bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat.
5. PDIP diminta konsisten mendukung pemakzulan Sudewo dan mempertahankan Teguh Bandang Waluya sebagai Ketua Pansus.
6. Gerindra diminta mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena dinilai berpihak kepada bupati.

MPB Minta Gerindra Cabut Status Partai Sudewo

Dalam audiensi antara MPB dan DPRD Pati, perwakilan massa, Cak Ulil, menyampaikan tuntutan agar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pati mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai.

“MPB teguh, konsisten, menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat. Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat,” tegas Ulil.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Tanggapi soal Pemeriksaan dan Desakan Mundur dari Jabatan

DPRD dan Gerindra Respons Tuntutan Massa