Temuan Food Tray Non Halal dalam Program MBG, DPR Minta Audit dan Ganti Produk

“Koordinasi harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Perlu audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok program MBG, tidak hanya pada makanannya, tetapi juga pada kemasan dan peralatannya,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama dan sosial, Sandi juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang telah tersertifikasi halal.

Ia juga mendesak BPJPH untuk mempercepat program pendampingan dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang menjadi mitra program pemerintah, termasuk produsen kemasan makanan.

Pentingnya Sosialisasi dan Kepercayaan Publik

Sandi menekankan bahwa BGN sebagai penanggung jawab program MBG perlu melakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencana program di pusat dan daerah, penyedia jasa, hingga masyarakat penerima manfaat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dimulai dari program-program pemerintah sendiri. Kepercayaan publik adalah hal yang paling fundamental dan harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Temuan Foodtray Non Halal dalam Program MBG, Komisi VIII DPR Desak Pengawasan Lebih Ketat