Alarm Inflasi di IKN, Didominasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Strategi BI Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Kini, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase krusial setelah resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Untuk menandai IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, telah disetujui anggaran Rp 6,2 triliun untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada tahun 2025 dan 2026. 

Sayangnya, lonjakan pembangunan IKN Kaltim yang masif ini membawa konsekuensi ekonomi yang tak terhindarkan yakni tekanan inflasi yang mengkhawatirkan.

Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) langsung merespons dengan mengaktifkan strategi 4K untuk memitigasi risiko lonjakan harga, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), lokasi inti IKN.

Baca juga: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik 2028, Apa Bedanya?

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa penambahan pekerja konstruksi dan gelombang kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan meningkatkan permintaan secara drastis, yang jika tidak dikendalikan, dapat memicu inflasi tinggi.

PPU Sudah Jadi 'Hotspot' Inflasi

Kekhawatiran BI bukan tanpa dasar.

Data inflasi year-on-year (y-on-y) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di mana IKN berada, sudah menjadi daerah dengan tekanan harga tertinggi di Kaltim dengan angka inflasi 2,99 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,91.

Angka ini melampaui Provinsi Kaltim yang tercatat 1,79 persen untuk inflasi, dan 108,54 untuk IHK, dan Kota Balikpapan dengan catatan 1,31 persen inflasi, dan 108,66 untuk IHK.

Budi menerangkan, inflasi di PPU didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan jumlah mulut yang harus diberi makan dari para pekerja dan ASN yang baru pindah.

Jurus 4K: Strategi BI Menyelamatkan Daya Beli IKN

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari pembangunan gedung legislatif, yudikatif, dan gelombang ASN yang akan bertugas (yang saat ini sudah ada ±1.200 orang dan akan terus bertambah), BI Kaltim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimplementasikan Strategi 4K yang komprehensif.

Rinciannya:

1. Keterjangkauan Harga yakni memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. 
2. Ketersediaan Pasokan, dengan menjamin stok pangan dan kebutuhan sekunder/tersier cukup untuk menampung lonjakan permintaan.
3. Kelancaran Distribusi, dengan mengatasi hambatan logistik dari daerah penghasil ke IKN.
4. Komunikasi Efektif melalui penyampaian informasi yang transparan kepada publik untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Strategi 4K diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui serangkaian langkah operasional.

Di antaranya Intervensi Pasar dengan melanjutkan distribusi beras SPHP Bulog dan menggelar pasar murah untuk komoditas pangan bergejolak, seperti cabai rawit, cabai merah, dan sayuran.

Koordinasi Antar-Daerah melalui intensifikasi kerja sama dengan daerah lumbung pangan seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk menjamin pasokan lancar ke PPU.

Peningkatan Produksi Lokal dengan mendorong peningkatan produksi pertanian di sekitar IKN untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

"Tujuan akhir dari upaya ini adalah memastikan inflasi tidak menanjak tajam meskipun pertumbuhan ekonomi di IKN meningkat secara signifikan," usar Budi, dikutip Kompas.com, Minggu (28/9/2025).

IKN harus menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa mengorbankan stabilitas harga bagi penduduknya.

Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik Diteken Prabowo 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ketetapan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Perpres tersebut juga memerinci syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya.

Luas KIPP itu mencapai 800-850 hektar.

Kemudian, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. 

Adapun cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; sedangkan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74.

Kemudian, pemindahan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

"Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara," tulis lampiran Perpres tersebut.

Baca juga: Mengenal Ikan Papuyu, Dijuluki Ikan Sultan Kalimantan, Disiapkan Jadi Ketahanan Pangan IKN Kaltim

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.