Update Pembangunan IKN Nusantara, Basuki Hadimuljono: IKN Siap Sambut 4.100 ASN

Hingga September 2025, progres tahap ini telah mencapai 60 persen, dengan penekanan pada investasi pendidikan dan utilitas dasar. Basuki menekankan,

"Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global."

Kepastian hukum menjadi pilar utama keberhasilan IKN.

Baca juga: BAM DPR RI Kunjungi IKN, Adian Napitupulu: 2027 Rampung, 2028 Jadi Ibu Kota Politik

Pemerintah baru saja meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang secara eksplisit menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. 

Regulasi ini mengatur pemindahan bertahap 1.700 hingga 4.100 ASN mulai tahun ini, dengan proyeksi mencapai 9.500 orang hingga 2029. 

"Perpres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN," ujar Basuki, menambahkan bahwa aturan ini memberikan keyakinan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

Tap Perpres ini bukan sekadar dokumen administratif, ia adalah komitmen nasional yang menegaskan kelanjutan proyek meski di tengah fluktuasi anggaran APBN.

Dengan alokasi triliunan rupiah, regulasi ini memastikan transparansi dan efisiensi, menghindari keraguan yang sering menghantui proyek besar.

Bagi investor swasta, ini sinyal hijau untuk menyuntikkan dana lebih dalam, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata.

Baca juga: Alarm Inflasi di IKN, Didominasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Strategi BI Kaltim

Dukungan Legislatif 

Di balik angka dan regulasi, cerita IKN semakin hidup berkat suara optimistis dari kalangan legislatif.

Adian Napitupulu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan rampung sepenuhnya pada akhir 2027. 

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 29 September 2025, yang dimulai dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami ingin mendengar langsung suara rakyat, agar IKN bukan hanya proyek elit, tapi juga milik semua," tegas Adian.

Puncak kunjungan adalah peninjauan ke Kompleks Perkantoran Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di mana progres tahap II mulai menampakkan bentuk.